Pengguna Jasa Transportasi Publik Turun Hingga 70 Persen

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19, Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah menjaga jarak (social distancing) di seluruh angkutan publik, baik darat, laut dan udara.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengakui bahwa dampak dari kebijakan menjaga jarak tersebut, dan ditambah dengan kebijakan bekerja dari rumah, membuat pengguna jasa transportasi publik menjadi berkurang.

"Penurunannya mencapai 40%-70%," kata Adita Irawati dalam keterangan resminya, Jumat (20/3/2020). .

Penurunan jumlah penumpang tersebut, kata Adita, menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain telah memperlihatkan keberhasilan.

"Penurunan jumlah penumpang ini juga mengurangi orang yang berkerumun di area publik. Segala upaya ini diharapkan dapat membantu secara signifikan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19," ucapnya.

Adita menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah meminta seluruh operator transportasi untuk menjalankan semaksimal mungkin upaya untuk turut memutus mata rantai penyebaran corona. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain penyemprotan sarana dan prasarana angkutan publik, menyediakan hand sanitizer, mengukur suhu petugas maupun penumpang, dan mengatur sitting arrangement, serta menyediakan masker bagi penumpang yang sedang batuk atau flu.

Langkah lainnya adalah mengatur antrian penumpang agar terjaga jaraknya di area pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal bus. Langkah berupa pengurangan jumlah penumpang dalam satu gerbong kereta api misalnya hingga minimal 50% pun telah dijalankan.

"Kami menjalankan arahan Presiden untuk menerapkan secara ketat, social distancing di area-area publik yakni di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan terminal bus, untuk mencegah penularan Covid-19," kata Adita.

Dalam menjalan kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan di daerah-daerah. Langkah Kemenhub ini pun disambut daerah dengan menerbitkan surat edaran.