Kepala BKF: Proyeksi Ekonomi 2022 Masih Diliputi Ketidakpastian Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu), Febrio Kacaribu menyampaikan, pemulihan ekonomi saat ini sudah semakin menguat, sejalan dengan pengendalian pandemi covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi yang semakin masif, baik di global maupun di domestik. Namun, Febrio juga menegaskan bahwa proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 2022 masih diliputi risiko dan ketidakpastian yang tinggi.

Sebelumnya, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah sudah mengusulkan kepada DPR kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2% hingga 5,8%.

Kemudian, untuk inflasi sebesar 2,0% - 4,0%; tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,32% hingga 7,275; nilai tukar Rupiah Rp 13.900 hingga Rp 15.000 per dolar Amerika, harga minyak mentah Indonesia US$ 55 hingga US$ 65 per barel, lifting minyak bumi 686.000 barel hingga 726.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031.000 barel hingga 1.103.000 barel setara minyak per hari.

"Pemulihan ekonomi memang terlihat semakin menguat. Tetapi asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk makro 2021 dan juga 2022 masih diliputi ketidakpastian. Jadi kita harus tetap waspada terhadap ketidakpastian, terutama yang datangnya dari pandemi covid-19," kata Febrio Kacaribu dalam acara "Dialogue Kita Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Fiskal 2022", Jumat (4/6/2021).

Meskipun masih diliputi ketidakpastian, Febrio menegaskan, pemerintah tetap melakukan perbaikan fundamental perekonomian, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, produktivitas, simplifikasi regulasi, dan efisiensi birokrasi.

Febrio menyampaikan, tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Menurutnya, tema kebijakan fiskal tahun 2022 ini memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan untuk mendorong efektivitas penanganan covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak covid-19, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan.

Ketiga, mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi sektoral melalui Undang-undang Cipta Kerja dan reformasi fiskal.

Keempat, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan menjadi kunci dalam rangka konsolidasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.