Pemerintah Diminta Hapus Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Eks BLBI

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, Hardjuno, adalah pos pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

Menurutnya, langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. "Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita," ujar Hardjuno kepada wartawan, Sabtu (1/10/2022).

Hanya saja, kata Hardjuno, desakan menghapus pembayaran bunga ini belum digubris. Padahal, tutur dia, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat. "Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini," jelas dia.

Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap hingga 2043. Kebijakan tersebut jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat, apalagi angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun.

"Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah. Menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN juga sangat penting.

Hardjuno menyakini, pembayaran bunga obligasi rekap ini akan terus menjadi beban APBN ke depan. Khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Menurut dia, situasi ini menjadi ancaman serius bagi APBN dimasa yang akan datang.

"Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini. Bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu semua. Ya, anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada Rp 50-an triliun itu, itu yang perlu dipersoalkan," ungkap Hardjuno.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam situasi dunia yang sedang sulit, tidak bisa lagi negara menutup mata pada kerugian rakyat atas pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. "Selama 20 tahun terakhir jika dirata-rata Rp 60 triliun dibayarkan untuk bunga rekap, sudah ada Rp 1.200 triliun yang terbuang sia-sia," katanya.