Logo BeritaSatu

Pemerintah Diminta Hapus Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Eks BLBI

Minggu, 2 Oktober 2022 | 15:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, Hardjuno, adalah pos pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

Menurutnya, langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN di tengah kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. “Sejak 20 tahun terakhir, saya turun ke jalan meneriakan agar pemerintah menghapus pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI ini. Ini anggaran yang tidak produktif dan membebani APBN kita,” ujar Hardjuno kepada wartawan, Sabtu (1/10/2022).

Hanya saja, kata Hardjuno, desakan menghapus pembayaran bunga ini belum digubris. Padahal, tutur dia, pembayaran bunga obligasi ini membuat APBN tidak sehat. “Saya tegaskan lagi, ini peringatan bagi anggaran kita. Kalau uang rakyat ini terus dipakai untuk hal-hal yang tidak penting, maka APBN kita jebol dan ini menjadi ancaman bagi masa depan anak cucu bangsa ini,” jelas dia.

Hardjuno mengaku tidak iklas jika uang pajak rakyat terus dibiarkan membayar beban subsidi bunga obligasi rekap hingga 2043. Kebijakan tersebut jelas sangat tidak adil dan melukai rasa keadilan rakyat, apalagi angkanya bernilai total Rp 4.000 triliun.

“Karena itu, alangkah baiknya, dana yang sangat besar itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menegaskan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, efisiensi anggaran adalah salah satu cara yang harus dilakukan pemerintah. Menghapus alokasi pembayaran bunga obligasi rekap yang selama ini digelontorkan pemerintah dalam APBN juga sangat penting.

Hardjuno menyakini, pembayaran bunga obligasi rekap ini akan terus menjadi beban APBN ke depan. Khususnya jika pemerintah tidak mengambil kebijakan menghapus pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Menurut dia, situasi ini menjadi ancaman serius bagi APBN dimasa yang akan datang.

“Saya ingatkan pemerintah agar peduli dengan kondisi APBN kita saat ini. Bahwa ada mata anggaran yang nilainya besar sekali tapi pura-pura tidak tahu semua. Ya, anggaran subsidi pembayaran bunga obligasi rekap yang setahun masih ada Rp 50-an triliun itu, itu yang perlu dipersoalkan,” ungkap Hardjuno.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam situasi dunia yang sedang sulit, tidak bisa lagi negara menutup mata pada kerugian rakyat atas pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. “Selama 20 tahun terakhir jika dirata-rata Rp 60 triliun dibayarkan untuk bunga rekap, sudah ada Rp 1.200 triliun yang terbuang sia-sia,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ke Papua, Sri Mulyani Minta Freeport Tingkatkan Produktivitas

Sri Mulyani mengunjungi kawasan pertambangan Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Sri Mulyani minta Freeport meningkatkan produktivitas.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Pascapandemi Covid-19, Minat Pembelian Properti 2022 Naik 18 Persen

Kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19 yang membaik membuat minat masyarakat untuk membeli berbagai produk properti meningkat hingga 18 persen.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Banyak Startup Lakukan PHK, Ini Penyebabnya Menurut Pandu Sjahrir

Beberapa faktor yang menyebabkan startup melakukan PHK di antaranya faktor eksternal seperti kenaikan bunga, inflasi dan strategi "bakar uang".

EKONOMI | 6 Desember 2022

Loyo, Kurs Rupiah Melemah 150 Poin ke Rp 15.600

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Selasa (6/12/2022) terpantau melemah ke kisaran Rp 15.600.

EKONOMI | 6 Desember 2022

400 Saham Melemah, IHSG Tumbang 1,77%

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (6/12/2022), ditutup anjlok sebesar 94,76 poin (1,77%) menjadi 6.892,57

EKONOMI | 6 Desember 2022

OJK: Industri Keuangan Non Bank Masih Tumbuh, Profil Risiko Terjaga

OJK mencatat sektor industri keuangan non bank (IKNB) secara umum sampai dengan Oktober 2022 masih mencatatkan pertumbuhan.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Permintaan Ekspor Turun, 11 Sektor Manufaktur RI Alami Kontraksi

PMI Indonesia 50,3 dan ada 11 sektor kontraksi dan juga penurunan purchasing order terutama untuk sektorTPT, sepatu, dan apparel.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Menko Airlangga Targetkan 65% Pemda Go Digital di 2023

Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menargetkan 65% pemerintah daerah masuk kategori digital pada 2023.

EKONOMI | 6 Desember 2022

Melesat, Transaksi Digital di RI Diperkirakan Rp 3.424 T

Pemerintah meyakini potensi digitalisasi di Indonesia akan terus meningkat, seiring komitmen untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah.

EKONOMI | 6 Desember 2022

CIMB Niaga Finance Raih Pinjaman Syariah Rp 700 Miliar

PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF) meraih pinjaman sindikasi syariah senilai Rp 700 miliar.

EKONOMI | 6 Desember 2022


TAG POPULER

# Ricky Rizal


# Kecelakaan Beruntun di Jaktim


# Pernikahan Kaesang


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ke Papua, Sri Mulyani Minta Freeport Tingkatkan Produktivitas

Ke Papua, Sri Mulyani Minta Freeport Tingkatkan Produktivitas

EKONOMI | 16 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE