Tokoh Anti-Islam Geert Wilders Desak Belanda Tolak Pencari Suaka

Den Haag, Beritasatu.com — Tokoh anti-Islam Belanda, Geert Wilders mengumumkan rencana kebijakan 10 poin pada Senin (26/5/2025) untuk memangkas arus migrasi secara drastis. Langkah ini termasuk penggunaan militer untuk menjaga perbatasan darat serta penolakan total terhadap pencari suaka.

Rencana kontroversial tersebut meningkatkan tekanan terhadap koalisi empat partai yang saat ini tengah rapuh, menyusul kemenangan Partai Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders dalam Pemilu Belanda 2023 dengan janji kampanye utama untuk menekan migrasi.

"Tindakan sudah diambil," kata Geert Wilders.

Ia menambahkan bahwa jika kebijakan migrasi tidak diperketat, partainya tidak akan masuk Kabinet.

Geert Wilders, yang dikenal dengan sikap kerasnya terhadap Islam dan migran, menyatakan kesabarannya habis setelah berbulan-bulan negosiasi tanpa hasil konkret dalam penanganan migrasi. Kini, partainya berada dalam pemerintahan dan menuntut tindakan nyata.

Dalam rencana 10 poinnya, Geert Wilders mengusulkan penghentian sementara program reuni keluarga bagi pencari suaka yang telah memperoleh status pengungsi. Ia juga mendorong pemulangan warga Suriah yang tinggal di Belanda dengan status pengungsi atau visa sementara, dengan dalih bahwa sebagian besar wilayah Suriah kini dinilai aman.

Selain itu, ia mengusulkan deportasi bagi migran yang terlibat dalam kejahatan kekerasan atau seksual, dengan prinsip satu kali pelanggaran.

Menurut Geert Wilders, sejumlah kebijakan tersebut telah diterapkan di negara-negara lain, termasuk Jerman. Ia juga menyinggung kemungkinan keluarnya Belanda dari konvensi Eropa demi menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.

Usulan Geert Wilders menambah tantangan bagi koalisi pemerintahan yang terdiri dari Partai Kebebasan, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Kontrak Sosial Baru, dan Gerakan Petani Rakyat (BBB). Usulan tersebut harus disepakati oleh para menteri sebelum diajukan ke parlemen, yang kemungkinan besar akan memicu negosiasi ulang terhadap platform kebijakan koalisi.

Geert Wilders juga mengkritik tindakan koalisi sebelumnya, seperti pengembalian pemeriksaan perbatasan, pembatasan jumlah anggota keluarga yang dapat bergabung dengan pencari suaka, dan pemangkasan masa berlaku visa sementara. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak cukup untuk mengubah keadaan secara signifikan.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang disetujui sebelumnya oleh koalisi tidak cukup untuk membalikkan keadaan.

Sementara itu, beberapa negara Eropa seperti Jerman telah mengambil langkah serupa. Awal bulan ini, Menteri Dalam Negeri Jerman mengumumkan rencana menambah personel keamanan di perbatasan untuk membendung migrasi ilegal serta menolak pencari suaka di titik masuk.

Usulan Geert Wilders menandai eskalasi tajam dalam perdebatan imigrasi di Eropa, dan dapat menjadi titik balik dalam arah kebijakan migrasi Belanda ke depan.