Bagaimana Iran Pilih Suksesor Ayatollah Ali Khamenei? Ini Mekanismenya

Jakarta, Beritasatu.com - Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan AS  ke Teheran, Iran, Sabtu (28/2/2026)  mendadak telah memicu pertanyaan besar: apakah ini akhir dari Republik Islam Iran? Meskipun guncangan di Teheran sangat hebat, negara ini memiliki "sabuk pengaman" konstitusional yang dirancang untuk menjaga kelangsungan sistem teokrasi mereka tetap berjalan, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.

NBC News, Mingggu (1/3/2026) memerinci bagaimana mekanisme suksesi di Iran akan dilakukan. Begitu juga dengan menganalisa kekuatan politik di Iran saat ini

Mandat Pasal 111: Peran Majelis Ahli

Sesuai dengan Pasal 111 Konstitusi Iran, wewenang penuh untuk memilih Pemimpin Tertinggi (Rahbar) berikutnya ada pada Majelis Ahli. Lembaga ini terdiri dari 88 ulama senior yang secara teknis dipilih melalui pemungutan suara rakyat setiap delapan tahun sekali. Mereka berfungsi mirip dengan dewan kardinal di Vatikan yang bertugas mencari sosok paling kompeten secara religius dan politik untuk memimpin bangsa.

Dewan Transisi Tiga Serangkai

Proses pemilihan pemimpin baru tentu memakan waktu. Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (power vacuum), tugas-tugas pemimpin tertinggi untuk sementara akan dijalankan oleh dewan kolektif yang terdiri dari tiga pejabat kunci:

• Presiden: Menangani urusan eksekutif dan administrasi negara.
• Kepala Kehakiman: Menjaga stabilitas hukum dan keamanan domestik.
• Pakar Hukum Dewan Garda: Mewakili kepentingan ideologi dan kepatuhan syariah.

Dewan Kebijaksanaan sebagai “Penengah”

Jika salah satu dari anggota dewan transisi di atas berhalangan tetap atau tewas (mengingat serangan baru-baru ini juga menyasar pejabat tinggi), maka Dewan Kebijaksanaan akan turun tangan. Lembaga ini memiliki otoritas untuk menunjuk pengganti sementara guna memastikan roda pemerintahan tidak berhenti berputar di tengah ancaman militer asing.

Ketahanan Sistem di Luar Sosok Individu

Banyak pihak di Barat berharap kematian Khamenei akan langsung memicu runtuhnya rezim. Namun, Suzanne Maloney dari Brookings Institution memberikan pandangan yang lebih realistis. Ia menilai bahwa sistem politik Iran dibangun dengan fondasi yang sangat kuat dan berlapis. Kekuatan militer seperti Garda Revolusi (IRGC) dan birokrasi ulama memiliki kepentingan besar untuk menjaga sistem tetap utuh demi kelangsungan posisi mereka sendiri.

Tantangan Pengaruh Luar

Meskipun Presiden AS Donald Trump menyerukan rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan, Maloney berpendapat bahwa pengaruh luar seringkali sulit menembus benteng politik Teheran. Upaya intervensi militer justru berisiko membuat faksi-faksi di internal Iran bersatu kembali demi menghadapi musuh bersama, alih-alih terpecah belah untuk melakukan reformasi.

Peluang Munculnya Gerakan Oposisi

Maloney menambahkan bahwa perubahan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat Iran mungkin tidak akan datang dari proses suksesi resmi ini. Seiring berjalannya waktu, gerakan politik yang mampu menantang rezim memang bisa saja muncul dari akar rumput, namun dalam jangka pendek, suksesi ini kemungkinan besar hanya akan menghasilkan sosok "Khamenei baru" yang memiliki garis pemikiran serupa.

Ketidakpastian di Meja Majelis Ahli

Hingga saat ini, belum ada nama tunggal yang dianggap sebagai kandidat terkuat. Majelis Ahli diprediksi akan mengalami perdebatan sengit antara faksi moderat yang ingin meredakan ketegangan internasional dan faksi garis keras yang didukung oleh militer untuk terus melawan AS dan Israel.

Fokus pada Stabilitas Domestik

Prioritas utama pemerintahan transisi saat ini bukan hanya memilih pemimpin, melainkan meredam kepanikan warga dan mengamankan perbatasan. Dengan kondisi ekonomi yang terpuruk dan ancaman serangan susulan, siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh Majelis Ahli akan mewarisi sebuah negara yang sedang berada di titik nadir sejarahnya.