Makin Panas, Partai Republik Terbelah di Kongres

Beritasatu.com – Setelah belasan politisi Partai Republik menyatakan akan berupaya menghalangi penetapan Joe Biden sebagai pemenang pemilihan presiden dalam sidang Kongres Rabu (6/1/2021) besok, kelompok lain dari partai yang sama berdiri menantang.

Kelompok ini mendesak agar tata tertib sidang kongres penetapan hasil pemilihan presiden tidak diubah -- artinya Kongres tidak punya kewenangan mengubah hasil perolehan suara elektoral para calon presiden karena hal itu merupakan kewenangan setiap negara bagian.

Selama puluhan tahun tata tertib ini diberlakukan, sidang serupa empat tahun sekali ini hanya berfungsi menjumlah total perolehan suara dari semua negara bagian dan menetapkan pemenang dengan suara terbanyak.

Sidang Kongres tidak pernah menjadi kontroversi sebelumnya dikarenakan sifatnya yang seremonial dan formalitas, setelah rakyat Amerika mengetahui hasil pemilihan yang ditetapkan dan disahkan per negara bagian sebelum dikirim ke Kongres.

Tujuh anggota DPR dari Partai Republik membuat pernyataan panjang untuk menentang rencana sejumlah rekan mereka menghalangi pengesahan Biden sebagai pemenang.

Mereka antara lain Ken Buck (Colorado), Chip Roy (Texas), Nancy Mace (South Carolina) Thomas Massie (Kentucky), Kelly Armstrong (North Dakota), Mike Gallagher (Wisconsin), dan Tom McClintock (California).

"Kita harus menghormati kewenangan negara bagian di sini," bunyi pernyataan bersama tujuh politisi Partai Republik itu.

"Meskipun tindakan kami ini bisa membuat frustrasi terkait tujuan politik jangka pendek kami, tetapi kami telah disumpah untuk menempatkan Konstitusi di atas tujuan kami sendiri. Kita harus tetap menghitung suara elektoral yang dikirimkan oleh semua negara bagian."

DPR kemudian menetapkan bahwa tata tertib sidang 6 November nanti akan tetap sama seperti yang telah berlaku puluhan tahun.

Di Senat, sejumlah senator Partai Republik juga menolak upaya menjadikan sidang Kongres sebagai alat untuk menghalangi penetapan hasil pilpres.

Mereka termasuk Ben Sasse, Mitt Romney, Pat Toomey, Susan Collins, dan Roger Wicker.

Presiden Donald Trump berulang kali menuduh, tanpa bukti kuat, bahwa telah terjadi kecurangan meluas dan berkeras bahwa dia adalah pemenang pilpres. Faktanya adalah Biden terpilih dengan perolehan suara elektoral 306 berbanding 232.

Sebelumnya, 11 senator Partai Republik dipimpin Senator Texas Ted Cruz berencana untuk membatalkan atau menunda penetapan Biden sebagai pemenang pilpres dan menuntut waktu 10 hari untuk dilakukan audit hasil penghitungan suara.

Di DPR, lusinan anggota dari partai yang sama juga mengatakan akan menentang pengesahan hasil penghitungan suara di negara bagian tertentu.

Tuntutan itu bisa menambah rumit kondisi politik karena sesuai undang-undang presiden baru harus dilantik pada 20 Januari.

Upaya mereka juga hampir bisa dipastikan akan gagal, karena DPR yang didominasi Demokrat akan menentangnya. Di Senat, jumlah senator yang akan mematuhi tata tertib sidang juga lebih banyak dibandingkan mereka yang akan menentang.

Mike Pence
Sidang akan dipimpin oleh presiden Senat, dalam hal ini dijabat Wakil Presiden Mike Pence. Para pendukung garis keras Trump mendesak Pence untuk menguasai jalannya sidang, mengabaikan tata tertib, dan menolak hasil dari sejumlah negara bagian yang digugat oleh Trump.

Pada Senin (4/1/2021), Pence mengatakan sidang nanti akan mengungkap bukti-bukti kecurangan pilpres.

"Kami semua punya keraguan pada pemilihan yang terakhir. Saya bisa merasakan keprihatinan jutaan rakyat Amerika terkait pelanggaran dalam pemungutan suara," kata Pence dalam kunjungannya ke Gereja Rock Springs di Milner, Georgia.

"Pada Rabu nanti, akan tiba waktunya bagi kita di Kongres. Kita akan mendengarkan bukti-bukti itu," ujarnya, merujuk pada sidang lusa.