Mahfud MD Tegaskan Pemimpin Tidak Boleh Berdasarkan Keturunan

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh memiliki pemimpin yang berdasarkan keturunan, melainkan harus berdasarkan pemilihan.

"Ini negara demokrasi, maka pimpinan itu harus selalu berputar, bersirkulasi, dan itu tidak boleh diwariskan. Tidak boleh berdasar keturunan, melainkan berdasar pemilihan," kata Mahfud dalam sambutannya di acara "Senandung Pemilu Damai", di Jakarta, Selasa (18/7/2023)

Menurut Mahfud, pemimpin negeri ini harus ditentukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

"Pemilu adalah untuk mewujudkan secara nyata bahwa kita ini adalah negara demokrasi. Negara ini ditentukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elite," tegas Mahfud.

Baginya, demokrasi dalam memilih pemimpin dibutuhkan agar terjadi perputaran kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat.

"Pemilu juga, bertujuan untuk menghasilkan pemimpin, wakil-wakil rakyat berdasar aspirasi, yaitu pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri secara bebas dan damai," lanjutnya.

Menjelang musim Pemilu 2024, Mahfud juga mengajak masyarakat untuk lebih peka melawan pelanggaran penyelenggaraan pemilu.

"Untuk menuju pemilu yang damai, maka terlebih dahulu kita harus peka dan sigap mengatasi indikasi akan kerawanan-kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan menganggu jalannya tahapan pemilu," kata Mahfud.