Jawaban TKN Prabowo-Gibran soal Isu Bagi-bagi Kursi Komisaris di BUMN

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka, Silfester Matutina, merespons soal isu dan tuduhan soal bagi-bagi kursi komisaris di sejumlah BUMN. Menurut Silfester, hal tersebut wajar karena yang diangkat menjadi komisaris dari jajaran TKN merupakan orang-orang profesional dan kompeten.

"Itu menurut saya wajar yang penting orang-orang yang ditunjuk ini punya kompetensi, profesional dan antikorupsi dan mau memajukan BUMN," ujar Silfester kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Apalagi, kata Silfester, hanya sedikit saja anggota TKN, TKD dan relawan Prabowo-Gibran yang menjadi komisaris BUMN. Jumlah relawan Prabowo-Gibran, kata dia, jutaan di seluruh Indonesia.

"Sebenarnya masih banyak teman-teman yang berjuang itu yang sejak memenangkan Pak Jokowi sejak 2014 dan 2019 hingga yang memberikan dukungan saat Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024 yang belum atau tidak masuk ke dalam pemerintahan atau BUMN. Yang masuk saat ini, menurut kami jumlah yang sangat kecil," tandas Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) ini.

Silfester juga mengatakan penempatan TKN Prabowo-Gibran dan loyalis Jokowi di jajaran komisaris/direksi dalam rangka pembenahan BUMN yang sebagian terjerat KKN. Bahkan, kata dia, ada BUMN yang menuju ke gerbang kebangkrutan, gagal bayar rekanan-rekanan, serta penempatan investasi yang tidak tepat.

"Belum lagi penempatan direksi atau komisaris yang menjadi circle dari petinggi-petinggi BUMN. Contohnya penempatan komisaris dari ibu rumah tangga yang tidak jelas rekam jejak dan kompetensinya. Bahkan ada yang tidak mengerti cara mengelola dan mengawasi perusahaan diangkat hanya karena kedekatan dengan para petinggi BUMN," ungkap Silfester.

Dia optimistis penempatan beberapa jajaran TKN Prabowo-Gibran dalam rangka membantu Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan BUMN makin maju seperti badan usaha milik negara di Tiongkok yang menjadi tulang punggung perekonomian.

"Yang jelas kita terus dorong BUMN kita sehat, agar tidak salah kelola, merugikan, gagal bayar hingga bangkrut. Kalau itu terjadi, maka akan mencoreng pemerintahan Joko Widodo. Kita tidak ingin hal tersebut," pungkas Silfester.