KPK OTT Korupsi DAK RSUD Koltim demi Jaga Program Prioritas Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) pembangunan rumah sakit daerah Kolaka Timur, sebagai langkah demi menjaga program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, program ini menjadi salah satu quick wins dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten, termasuk wilayah Indonesia timur.

"Program ini dengan fokus khusus pada peningkatan kualitas layanan di daerah yang masih tertinggal, termasuk wilayah Indonesia timur," ungkap Asep, di gedung merah putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Asep mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan Rp 4,5 triliun pada 2025 untuk peningkatan RSUD dari tipe D menjadi tipe C, mencakup 12 RSUD yang didanai langsung Kemenkes dan 20 RSUD melalui DAK bidang kesehatan.

"Salah satu proyek yang masuk dalam program ini adalah pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp 126,3 miliar dari DAK," tambah pria dengan bintang satu di pundak ini.

Ironisnya, sambung Asep, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta menyangkut hajat hidup orang banyak ini, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Langkah bersih-bersih ini penting untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan demi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat," tutup Asep.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh pemerintahan. Dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, ia menegaskan komitmen negara untuk menegakkan hukum tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.

“Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya peringati semua unsur di semua lembaga: segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak,” ujar Presiden Prabowo di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).
 

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), penanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), pejabat pembuat komitmen proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto (AGD), serta dua pegawai PT Pilar Cerdas Putra, Deddy Karnady (DK) dan Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady dan Arif Rahman ditetapkan sebagai pemberi suap, sedangkan Abdul Azis, Andi Lukman Hakim, dan Ageng Dermanto sebagai penerima suap.

Proyek RSUD Kolaka Timur senilai Rp 126,3 miliar ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan merupakan bagian dari program Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pada 2025, Kemenkes mengalokasikan dana Rp 4,5 triliun untuk meningkatkan kualitas 32 RSUD, termasuk yang bersumber dari DAK bidang kesehatan.