Imbas Konflik AS-Israel-Iran, Jemaah Umrah Gagal Pulang ke Tanah Air

Kota Karawang, Beritasatu.com - Memanasnya konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran mulai berdampak pada sektor penerbangan internasional, termasuk perjalanan haji dan umrah. Sejumlah agen travel mengaku mengalami kendala serius, terutama bagi jemaah yang menggunakan maskapai dengan sistem transit di kawasan Timur Tengah.

Gangguan operasional penerbangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah menyebabkan sejumlah jemaah umrah tertahan dan belum dapat kembali ke Tanah Air.

Rafiudin Firdaus, salah seorang perwakilan agen umrah di Karawang, Jawa Barat, mengatakan jemaah yang menggunakan maskapai transit menjadi pihak paling terdampak.

"Jemaah kami yang menggunakan maskapai transit tertahan dan belum bisa pulang ke Tanah Air. Ini harus disikapi serius oleh pemerintah," kata Rafi kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Sementara itu, jemaah yang menggunakan penerbangan langsung (direct flight) hingga kini masih relatif stabil dan belum terdampak signifikan oleh konflik di kawasan Timur Tengah.

Rafi menyebutkan, pihaknya bersama asosiasi travel saat ini masih melakukan pendataan terhadap sekitar 300 agen perjalanan. Pendataan dilakukan terhadap jemaah yang masih tertahan di Jeddah, Arab Saudi, maupun yang dijadwalkan berangkat pada akhir Ramadan hingga awal Syawal 1447 H.

“Saat ini masih banyak jemaah kami yang tertahan di Jeddah dan menunggu kepastian penerbangan dari masing-masing maskapai,” ujarnya.

Menurut Rafi, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap operasional agen umrah dan haji. Travel harus menanggung biaya tambahan selama jemaah menunggu kepastian jadwal kepulangan.

“Dengan tertahannya jemaah di Jeddah, tentu ada biaya tambahan yang harus kami tanggung. Mulai dari hotel, konsumsi, sampai kebutuhan lainnya. Ini sangat berdampak pada cash flow perusahaan,” jelasnya.

Selain beban operasional, ketidakpastian jadwal juga memunculkan risiko kerugian finansial yang tidak kecil bagi penyelenggara perjalanan ibadah.

Rafi mengungkapkan, asosiasi travel tengah mengupayakan berbagai langkah mitigasi, termasuk mempertimbangkan opsi carter pesawat jika maskapai reguler belum memberikan kepastian jadwal pemulangan jemaah ke Indonesia.

“Kami masih mendata dan berkoordinasi dengan beberapa anggota travel. Jika memang tidak ada penerbangan dalam waktu dekat, opsi carter pesawat akan kami pertimbangkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi dampak lanjutan apabila terjadi penundaan pemberangkatan oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu persoalan baru, mulai dari pengembalian visa, pembatalan hotel, tiket pesawat, hingga layanan transportasi di Arab Saudi.

“Jika terjadi penundaan, bagaimana dengan visa yang sudah kami beli? Apakah bisa di-refund? Lalu hotel yang sudah dipesan, tiket pesawat yang sudah dibayarkan, dan layanan transportasi yang sudah kami booking? Ini bukan nominal kecil dan sangat berpengaruh pada cash flow,” katanya.

Rafi berharap pemerintah segera melakukan langkah diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah dan penyelenggara travel.

“Kami berharap pemerintah bisa duduk bersama asosiasi pengusaha travel untuk melakukan mitigasi yang kompetitif dan mencari skema solusi terbaik bagi jemaah serta penyelenggara,” pungkasnya.