Imbas Konflik AS-Israel-Iran, 48.000 Jemaah Umrah Tertahan di Saudi

Cirebon, Beritasatu.com - Sebanyak 48.000 jemaah umrah asal Indonesia hingga kini masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air akibat eskalasi konflik Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan internasional.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera melakukan pendataan ulang serta memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah yang terdampak.

Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah membawa dampak luas terhadap sektor penerbangan internasional. Sejumlah jadwal penerbangan dibatalkan atau disesuaikan menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik.

Data terbaru mencatat sekitar 48.000 jemaah Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali sesuai jadwal kepulangan.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat jumlah jemaah yang besar serta potensi risiko jika konflik berkepanjangan.

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Haji, guna memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada seluruh jemaah umrah Indonesia.

Menurutnya, langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi.

"Pendataan ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang terlewat dari sistem pemantauan dan perlindungan," ucapnya, Rabu (4/3/2026).

“Kami meminta pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman serta mendapatkan kepastian informasi terkait jadwal kepulangan mereka,” sambungnya.

DPR juga menyoroti keberadaan jemaah umrah mandiri yang menjadi perhatian khusus. Sebagian dari mereka melakukan perjalanan melalui negara transit dan tidak seluruhnya tercatat dalam sistem pemulangan resmi pemerintah.

"Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam proses evakuasi atau pemulangan apabila situasi semakin memburuk," ujarnya.

Selain pendataan ulang, pemerintah diminta mengantisipasi kebutuhan akomodasi dan logistik para jemaah jika keterlambatan kepulangan berlangsung lebih lama.

"Ketersediaan hotel, konsumsi, layanan kesehatan, serta akses komunikasi dinilai menjadi aspek penting yang harus dipastikan terpenuhi," katanya.

Berdasarkan data sementara, sekitar 6.000 jemaah umrah telah berhasil dipulangkan ke Indonesia secara bertahap.

Proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah Indonesia, otoritas penerbangan, serta pihak terkait di Arab Saudi.

"Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat juga terus melakukan pembaruan data secara berkala guna memantau perkembangan situasi di lapangan," pungkasnya.

Informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan dan kondisi keamanan terus disampaikan kepada para jemaah.

Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, masyarakat Indonesia yang berencana melaksanakan ibadah umrah diimbau menunda keberangkatan sementara waktu hingga kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali kondusif.