Covid-19 Meningkat, Jokowi Tetap Hadiri Hari Pers Nasional di Kendari

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tetap akan menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 9 Februari 2022 di tengah kasus Covid-19 yang meningkat belakangan ini. 

"HPN akan hadir," kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Jumat (4/2/2022).

Diketahui, tiga hari terakhir, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut) untuk meresmikan tujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal motor penumpang (KMP) di Kawasan Dermaga Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Rabu (2/2/2022), membagikan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Kamis (3/2/2022) kemarin. Sementara pada hari ini, Jokowi meresmikan Jalan Tol Stabat-Langsa, Seksi I Binjai-Stabat di gerbang tol Stabat, Kabupaten Langkat.

Baca Juga: Jokowi: Ketersediaan Infrastruktur Turunkan Biaya Logistik

Sebelumnya pada Senin (1/2/2022), Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Salah satu agenda kunjungan tersebut adalah menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 dan Harlah Ke-96 NU.

Kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru mengingat banyaknya rombongan yang ikut bersama Presiden. Apalagi, antusiasme warga menyambut Jokowi di daerah mereka.

Untuk itu, Heru mengatakan, selain menghadiri HPN pada 9 Februari mendatang, kunjungan kerja Jokowi lainnyya akan diseleksi secara ketat dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19. Hal ini sebagai salah upaya mencegah penyebaran Covid-19.

"Tentunya tetap akan diseleksi kunker Presiden dan melihat situasi Covid-19 juga," kata 

Baca Juga: Covid-19 Meningkat, DPR Minta Kunjungan Kerja Pemerintah Dihentikan

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menghentikan sementara berbagai kegiatan offline kenegaraan termasuk kunjungan kerja. Hal ini, kata dia, sebagai salah satu langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang sudah melonjak akhir-akhir ini.

"Pemerintah harus menjadi contoh penegakkan disiplin prokes dengan menghentikan sementara kegiatan offline kenegaraan, seperti kunjungan kerja," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

Menurut Netty, kunjungan kerja atau inspeksi ke lapangan bisa dilakukan dengan syarat kunjungan tersebut sangat penitng dan mendesak. Termasuk, kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah yang berpotensi menciptakan kerumunan.