PPP Harap Pemerintah Inisiasi Islah

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembanguan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, sangsi PPP dapat menyelesaikan konflik internalnya sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka daftar bakal calon pemilihan kepala daerah (pilkada).

Untuk itu, sebagai politikus PPP, ia memohon kepada pemerintah untuk tidak lagi memecah-belah partai berlambang Kabah itu.

Alih-alih memecah-belah ia berharap pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM untuk untuk menginisasi islahnya PPP.

"Jadi pascaputusan PTUN yang mengabulkan permohonan kami, dan membatalkan SK Menkumham, itu sebenarnya rujukannya Islah. Setelah SK Menkumham batal, tugas pemerintah untuk bikin damai. Pemerintah harus bertindak sebagai wasit. Pengayom partai," katanya saat dihubungi SP di Jakarta, Jumat (27/2).

Dia tidak tahu harus berbuat apa seandainya konflik ini berlarut-larut dan kubu Romahurmuziy pun sudah berencana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu artinya, PPP memiliki kemungkinan untuk tidak dapat ikut dalam kontestasi pilkada.

Untuk itu, menurutnya, di sini pemerintah seharusnya dapat hadir bukan sebagai pihak yang mengintervensi dan terus memecah-belah partai tapi sebagai fasilitator yang menyatukan dua kubu yang melulu berseteru.

"Kami berharap pemerintah jadi negarawan. Tidak lagi berada pada ranah politik praktis. Pemerintah yang baik bukan mengesahkan salah satu tapi menyatukan yang terbelah ini," ujarnya.

Dirjen AHU sendiri pernah menyatakan bahwa SK kepengurusan PPP yang sah masih atas nama Suryadharma Ali sebagai ketua umumnya dan Romahurmuziy sebagai sekjennya.

Dengan begitu, jalan satu-satunya PPP dapat mengikuti Pilkada adalah dengan menyelesaikan konflik mereka lewat Mahkamah Partai.