Kinerja Satgas Saber Pungli Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa di tahun 2017 kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) perlu bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87/2016 sebagai payung hukum bagi Satgas Saber Pungli melaksanakan tugasnya.

"Kerja memberangus Pungli tidak boleh terhenti, bahkan harus berkesinambungan. Kerja ini jangan sampai berujung sia-sia seperti sebelumnya. Pemberantasan Pungli harus berhasil dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat di semua pelosok negeri," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (1/01).

Politisi Golkar ini berharap semua elemen masyarakat mendukung dan mengapresiasi kesungguhan pemerintah memberantas Pungli. Bagi masyarakat sebagai pelanggan ragam jasa dari pemerintah pusat dan daerah, keberhasilan Satgas Saber Pungli hanya diukur dari dua indikator.

"Pertama, berkurangnya praktik pungli pada semua lini layanan publik. Kedua, tumbuhnya efek jera dari pegawai negeri sipil dan pegawai daerah melakukan pungli," ungkap dia.

Menurut dia, upaya mengurangi praktik Pungli tentu saja bergantung pada dua hal, yakni efektivitas kerja tim Saber Pungi dan kesungguhan pengawas internal pada setiap institusi (inspektorat Jenderal) meningkatkan efektivitas pengawasan.

"Dan, jangan lupa bahwa praktik Pungli nyaris sudah menjadi kebiasaan tak tertulis. Karena itu, tidak realistis jika diasumsikan Pungli bisa diberantas dalam waktu singkat," tandas dia.

Bamsoet juga mengatakan, bisa diprediksi bahwa Satgas Tim Saber Pungli memerlukan kerja tahunan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Lebih dari itu, kata dia, kerja memberantas Pungli tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan jika hanya dilakoni dengan sekadar menangkap dan menjatuhkan sanksi ala kadarnya kepada oknum pelaku Pungli. Jauh lebih penting adalah upaya menumbuhkan efek jera.

"Maka, pelaku pungli yang terbukti harus diganjar dengan sanksi keras. Sebab, hasil maksimal dari pemberantasan Pungli ditentukan oleh efek jera," kata dia.

Para petugas pelayan publik, lanjut dia, harus dibuat takut atau jera untuk melakuan Pungli. Efek jera ditentukan oleh berapa berat sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum yang terbukti melakukan Pungli. Kalau ukuran sanksi terbilang ringan, Pungli akan sulit dihilangkan, sama seperti korupsi.

"Kemungkinan inilah yang perlu dikaji pemerintah, agar hasil kerja Satgas Saber Pungli tidak sia-sia nantinya," tutur dia.

Lebi lanjut, Bamsoet mengungkapkan keberhasilan mereduksi praktik Pungli akan menampilkan wajah birokrasi Indonesia yang ramah dan produktif. Pada gilirannya, investor asing dan lokal akan merasa nyaman dan berani merealisasikan investasi.

"Presiden sudah berhasil mempromosikan potensi investasi di berbagai negara dan meraih begitu banyak komitmen investasi asing di dalam negeri. Jika bisa menjaga stabilitas politik dan tertib hukum, bukan tidak mungkin Indonesia justru bisa mendapatkan manfaat berupa arus masuk investasi langsung di tengah ketidakpastian global sepanjang 2017," pungkas dia.