Buruh dan Industrialisasi

Kaum buruh, meski dalam era industrialisasi tetap dibutuhkan --terutama untuk sektor padat karya,-- toh tidak sedikit dari mereka yang ternoda. Penodaan atas eksistensi kaum buruh lebih banyak disebabkan karena posisi tawarnya yang lemah. Ironis karena meski jumlahnya dominan tetapi dalam kenyataan mereka minoritas –terutama di mata komunitas dunia usaha di era industrialisasi yang kapitalis.

Terkait hal ini, gerakan buruh bisa dinilai sebagai simbol dari suatu pergolakan atas kemarginalan yang terjadi. Bahkan, gerakan ini akan semakin luas jika kerentanan perekonomian tidak pulih. Oleh karena itu, eksistensi gerakan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya, perlu disikapi dengan bijak.

Didorong harapan buruh atas peningkatan kesejahteraan, terutama dikaitkan dengan berlarutnya kasus tenaga kerja asing dan sentimen terhadap THR–gaji ke-13 dari ASN, maka tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan instrospeksi mengapa buruh terus bergejolak? Bahkan, ada pihak-pihak tertentu menganggap gerakan kaum buruh sudah anarkis.

Sebetulnya, jika jeli mencermati kasus yang ada, gerakan kaum buruh tidaklah ekstrim tapi murni memperjuangkan hak-haknya. Meski demikian, bukan tidak mungkin jika kemudian disusupi oknum tertentu yang berusaha mencari profit sepihak --dengan mengatasnamakan gerakan kaum buruh, apalagi saat ini tahun politik.

Acuan Dasar
Gerakan yang murni memperjuangkan hak hidup–kehidupan (seperti yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 dan haluan negara serta perundangan ketenagakerjaan) memang potensial disusupi oleh kepentingan semu. Jadi, sudah sepantasnyalah kalau pemerintah "mencari" latar belakang permasalahannya dan bukannya justru menilai gerakan kaum buruh sebagai kambing hitam dengan dalih stabilitas.

Masalah perburuhan perlu disikapi dengan bijak agar tidak menjadi pendorong instabilitas sosial. Fakta kecemasan atas gerakan kaum buruh secara tidak langsung menunjukkan bahwa ketidakcermatan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat adalah pemicu segala kekhawatiran yang menjadi nyata.

Rakyat kecil, yang terdiri atas para pekerja pabrik, buruh, sopir, pedagang eceran, para petani hingga nelayan adalah mereka yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan ekonomi nasional yang kurang pro-kerakyatan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan upah dan kenaikan tarif pelayanan publik pastilah akan menambah kesulitan mereka. Protes sosial dan gerakan sosial sangat mungkin terjadi dalam situasi semacam ini, tidak hanya di daerah tapi juga menasional.

Kehadiran gerakan buruh pada barisan terdepan protes sosial dapat dipandang mewakili jeritan masyarakat tertindas lainnya, meski hal ini tidak semuanya benar tetapi bisa representatif. Adapun alasan riilnya yaitu secara sosiologis, komunitas buruh (pekerja pabrik khususnya) relatif lebih mudah terorganisir untuk bisa mengonsolidasikan diri menjadi sebuah kekuatan. Intinya, realitas kesamaan nasib dan keberadaannya, mempermudah terciptanya solidaritas di antara mereka.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila merekalah yang menjadi pioner sekaligus juru bicara rakyat yang menderita saat ini, apalagi nilai tukar rupiah masih melemah dan daya beli masyarakat tak membaik.

Konsekuensi yang harus diambil jika memang tidak ingin terjadi konfrontasi sosial yang berkelanjutan, pemerintah melalui lembaga yang berwenang dan pihak-pihak yang terkait harus secara kontinu menelaah kasus-kasus gerakan perburuhan.

Intinya, ini sangat tergantung pada bagaimana mereka memanusiakan kaum buruh. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin akan terjadi revolusi sosial (baca: bukan berarti revolusi bagi proses kemerdekaan yang berkonotasi kemerdekaan suatu negara) yang arahnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kaum buruh dalam kondisi yang rasional.

Kebijakan
Sayangnya komitmen terhadap revolusi sosial tersebut pastilah akan mendapat tantangan dari sistem industrialisasi, apalagi didukung oleh globalisasi. Industrialisasi yang lebih mengarah kepada sistem kapitalis (orientasi padat modal) sebenarnya lebih keras proses revolusinya (meski terkadang kita tidak menyadarinya dan terkadang dibuat terlena oleh isu-isu strategis industrialisasi). Meski di satu sisi proses revolusi industrialisasi banyak memberikan kontribusi, di sisi lain dampaknya juga tidak kecil.

Maka wajar jika ekonom nasional (yang pro pemikiran Bung Hatta) selalu menyuarakan pertentangan atas penjualan aset negara. Meski ada keyakinan terhadap itu semua, yang jelas proses revolusi sosial harus peduli atas kemungkinan ancaman ekstern. Artinya, persoalannya akan bisa lebih berbeda, pada saat gerakan memperjuangkan hak-hak mereka disusupi oleh perjuangan ideologis yang menjadikan buruh sebagai pusat gerakan perubahan sosial.

Jika ini terjadi maka gerakan buruh yang dilakukan hanya merupakan sisi ekstrim untuk membangkitkan perlawanan sosial (yang lebih besar dengan arah yang tidak jelas).

Terkait hal ini publik mengakui bahwa kerawanan yang muncul di tengah masyarakat akan dijadikan sarana aksi sosial yang dapat mempercepat perjuangan revolusi sosial secara ideologis. Artinya, buruh harus sadar betul ekuatan mereka untuk konsisten terus berjuang memperjuangkannasib agar tidak ditindas oleh sistem industrialisasi yang kapitalis.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo