Ini Saran Pakar Komunikasi Politik Agar Kampanye Tak Memanas

Kamis, 15 November 2018 | 23:14 WIB
HS
WM
Penulis: Hotman Siregar | Editor: WM
Capres nomor urut 01 Joko Widodo, bergantian bersama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di ikuti cawapres masing-masing paslon  menandatangani prasasti deklarasi damai disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (kanan), dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Silang Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo, bergantian bersama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di ikuti cawapres masing-masing paslon menandatangani prasasti deklarasi damai disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (kanan), dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Silang Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018. (SP/Joanito De Saojoao/SP/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Belum genap dua bulan kampanye Pilpres berlangsung, sudah tampak indikasi menghangatnya suhu politik, utamanya dikalangan para elite politik nasional. Sementara upaya menurunkan suhu politik belum muncul dari kedua kubu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden

"Saat ini kedua kubu seolah berada di seberang yang berbeda," ujar Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombingdi Jakarta, Kamis (15/11).

Emrus mengatakan, indikasi meningkatnya suhu politik jelas terlihat dari lontaran pesan komunikasi politik dari kedua kubu. Salah satu kubu, misalnya, menyampaikan rakyat Indonesia 99%  hidup pas-pasan, harga-harga bahan pokok di pasar naik, tempe setipis ATM, chicken rice di Singapura lebih murah dibanding di Jakarta, dan janji pemerintah tidak ditepati disebut sebagai kebohongan.

Kubu lain seakan tidak mau ketinggalan "menembakkan peluru" komunikasi politik ke ruang publik yang boleh jadi sebagai respons dari kubu kawan bersaing dalam kontestasi Pilpres dengan mengatakan "politik sontoloyo" dan "politik genderuwo".

"Menurut saya, tidak boleh kita biarkan. Sesungguhnya, kampanye semacam itu bila terus dipelihara oleh para elite politik peserta kampanye Pilpres sangat berpotensi menimbulkan polarisasi dan gesekan sosial dan bahkan bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat," katanya.

Untuk itu, bangsa ini harus sesegera mungkin memikirkan solusi dan secepatnya pula kita implementasikan. Terkait dengan hal tersebut, Emrus menyarankan tiga pemikiran solutif mewujudkan Pemilu damai, bermutu yang diikat dengan kebersamaan kebangsaan Indonesia.

Pertama, menawarkan program bukan adu program. Adu program belum saatnya bisa kita lakukan dalam suatu kontestasi politik di Tanah Air. Sebab,  dalam kampanye Pilpres kali ini, dengan adu program masih cenderung para aktor politik berupaya keras melakukan pembenaran programnya tanpa sedikitpun mengemukakan sisi kekurangan dari programnya itu. Padahal, tidak ada program sempurna.

Di sisi lain, program yang ditawarkan oleh teman bersaing, selalu tidak benar. Upaya pembenaranpun dilakukan oleh aktor politik bahwa program kawan bersaing selalu salah. Padahal, sejelek apapun program, pasti ada sisi bagusnya.

Kedua, saling membela. Walaupun ini tampak sulit, jika ada kemauan pasti bisa diwujudkan.

Bila saling membela dilakukan antara masing-masing paslon presiden dan wakil presiden, dipastikan bahwa hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas akan layu sebelum berkembang. Sebaliknya, jika upaya saling membela dikesampingkan demi semata-mata memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilpres yang sedang berlangsung sekarang ini, amat sulit meredam hoax, ujaran kebencian, provokatif, eksploitasi politik identitas dan sejenisnya, tentu dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kampanye damai bisa sulit terwujud.

Ketiga, melakukan pertemuan silaturahmi antar kedua paslon sekali sebulan. Pertemuan ini dilakukan di beberapa tempat secara bergantian di seluruh wilayah Indonesia.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon