Aparat Lalai, Batam Rusuh

Selasa, 19 Juni 2012 | 20:42 WIB
EH
FH
Penulis: Ezra Sihite/ Murizal Hamzah | Editor: FER
Dua orang polisi membersihkan pecahan kaca akibat perkelahian dua kelompok pemuda dalam perebutan lahan parkir di Planet Holiday, Batam, Senin (18/6). Akibat perkelahian antar dua etnis pemuda tersebut kota Batam sempat mencekam. FOTO ANTARA/Jul/ss/ama/12
Dua orang polisi membersihkan pecahan kaca akibat perkelahian dua kelompok pemuda dalam perebutan lahan parkir di Planet Holiday, Batam, Senin (18/6). Akibat perkelahian antar dua etnis pemuda tersebut kota Batam sempat mencekam. FOTO ANTARA/Jul/ss/ama/12 (Antara)
Pram meminta pemerintah segera menindak pelaku kekerasan dalam kerusuhan yang berpangkal sengketa tanah.

Rusuh di Batam yang mengakibatkan satu korban meninggal dan belasan luka-luka dinilai tak lepas dari kelalaian aparat yang tak pro aktif melakukan pencegahan dan tak sigap dalam hal penanganan.

"Yang paling penting sebenarnya ketegasan aparat dan sering kali aparat melakukan pembiaran dan lalai," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung di gedung Nusantara III, Senayan, Selasa (19/6).

Menurut Pram, jika ada kerumunan dan indikasi senjata, seharusnya aparat sudah sigap sehingga tak perlu jatuh korban. Pram meminta pemerintah segera menindak pelaku kekerasan dalam kerusuhan yang berpangkal sengketa tanah di Batam ini.

Selain itu, pemerintah diminta membereskan sengketa-sengketa tanah yang masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini.

"Apapun dalam persoalan sengketa lahan, duduk persoalan jelas karena sudah terlalu lama berlarut," kata mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy mengatakan sengketa berujung kerusuhan tersebut tidak mengherankan, mengingat banyak tanah-tanah di daerah yang dikuasai oleh etnis-etnis tertentu. Senada dengan Pramono, Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar pemerintah segera tegas mematok tanah-tanah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Memang seseorang berhak mencari kehidupan tapi karena saling klaim jadi benturan itu harus diatur dan pengaturannya harus tegas," kata Tjatur.

Sementara penegak hukum dimintanya kuat menyokong pemerintah yang menegakkan aturan.

"Yang repot kalau pemerintah takut sama etnis tertentu, kemudian polisinya lemah, negara tidak boleh kalah sama premanisme," tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon