Raja dan Sultan Se-Nusantara Tolak Anarkisme

Jakarta, Beritasatu.com - Para raja dan sultan se-Nusantara angkat bicara soal kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mereka mengajak semua komponen bangsa untuk merajut kebinekaan dan menolak segala bentuk anarkisme yang berpotensi merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sikap para sultan dan raja itu disampaikan dalam acara halalbihalal yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Senin (24/6/2019). Acara itu dihadiri sekitar 200 raja, sultan, pangeran, ratu, dan permaisuri seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN).

"Dengan selesainya Pemilu 2019, kami ingin menyatukan lagi semua komponen bangsa yang saat ini terpolarisasi. Kami berharap, pemilu sudah selesai, mari kita ke depan bersatu kembali," kata Ketua Umum FSKN periode 2017-2022 Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat.

"Aspirasi-aspirasi masyarakat yang selama ini ada sebaiknya disalurkan secara damai, baik-baik, dan tidak perlu dengan cara kekerasan atau cara-cara yang tidak baik, apalagi anarki. Kita percayakan kepada lembaga negara yang menanganinya," ujarnya.

Dikatakan, pesta demokrasi 2019, terutama pada perhelatan akbar pemilihan presiden April lalu menyisakan pekerjaan rumah kepada para pemimpin bangsa Indonesia karena lamanya waktu kampanye dan ketatnya persaingan politik membuat masyarakat terpolarisasi menjadi dua kubu dari masing-masing pendukung calon presiden.

Meski pemilu telah selesai, sengketa politik di Nusantara masih terus berlanjut. Kini, setelah serangkaian demonstrasi yang memakan korban jiwa pada 21-22 Mei lalu, perseteruan politik dibawa ke jalur hukum, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Institusi yuridis yang menangani sengketa pemilu ini menjadwalkan mengumumkan keputusannya pada 27 Juli nanti.

Banyak pihak merasa khawatir akan terjadi gelombang demonstrasi lanjutan oleh pihak yang tidak senang akan keputusan MK, yang menurut undang-undang Indonesia bersifat final dan mengikat.

Ketua FSKN mengomentari isu referendum yang sempat mencuat di media sosial dari dua daerah, yakni Yogyakarta dan Aceh. Keduanya merupakan provinsi yang diakui oleh negara sebagai daerah istimewa. Masalahnya, kata dia, berita yang menjadi viral baru-baru ini adalah berita lama pada 2010, ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X berkomentar terkait aturan mengenai gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta (DIY), bukan tentang isu referendum setelah Pemilu 2019.

Sementara di Aceh, isu referendum mencuat karena pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh Muzakir Manaf, yang segera ditangkis oleh Menko Polhukam Wiranto, yang menyatakan bahwa istilah "referendum" tidak lagi berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Sultan Arief mengatakan, ide tersebut (referendum) tidak seharusnya dilontarkan lagi. "Dulu, leluhur kita ingin bersatu. Mengapa kita ingin mengkhianati leluhur kita? Leluhur kita ingin membentuk NKRI, oleh karena itu kita harus meneruskan, menjaga NKRI yang sudah didirikan oleh para pendiri bangsa. Kita jaga untuk seterusnya," ujar Sultan Arief.

Sementara itu, Kanjeng Pangeran Haryo Wiroyudho dari Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta yang juga Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara (Matra) mengingatkan, isu referendum jangan dianggap hal sepele. Apalagi, ujarnya, isu refererendum diarahkan kepada kekecewaan terhadap terhadap pemerintah pusat.

"Saya rasa, itu harus segera diberi perhatian oleh pemerintah. Saya lihat sampai detik ini pemerintah belum melakukan gerakan sistematis untuk segera meredam hal tersebut. Api jangan dibiarkan semakin besar. Ini jangan dianggap sepele, karena kalau nanti mereka berkumpul beberapa jadi satu, itu sangat berbahaya. Itu harus cepat dirangkul," ujarnya.

Pengusaha dan tokoh tenun Nusantara, Anna Mariana, yang Dewan Pakar Budaya FSKN, menambahkan, acara halalbihalal juga menampilkan peragaan busana dari berbagai daerah Nusantara. Acara itu digelar untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, tetapi tetap bersatu sebagai satu kesatuan.