Mayoritas Fraksi Cecar Kelayakan Program Unggulan, Jokowi Santai

Jokowi diminta memberikan alokasi anggaran detail pada setiap program unggulan.

Menanggapi sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta yang mengoreksi program unggulan yang diajukan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggapnya sebagai hal yang wajar dan biasa saja.

Menurut Jokowi, pandangan umum yang disampaikan oleh para anggota dewan pada rapat paripurna siang ini di Gedung DPRD DKI Jakarta siang ini sebagai masukan-masukan yang bisa diperbaiki olehnya.

“Ya kan biasa ada masukan-masukan, ada koreksi dalam sebuah rencana APBD, jadi seperti ini biasa, saya kan sudah tujuh tahun jadi sudah biasa,” kata Jokowi usai melaksanakan Salat Jumat di Gedung Balai Kota, Jakarta, hari ini.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum siang ini, dari delapan fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya atas RAPBD yang disusun Jokowi, hampir keseluruhannya meminta Jokowi mengkaji ulang beberapa program unggulannya.

Beberapa program unggulan yang diminta untuk dikaji ulang seperti hibah bus sedang, sistem Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, rencana penataan kampung, dan penanggulangan masalah banjir. Terlebih lagi terkait alokasi anggaran yang menurut para anggota fraksi belum jelas pembagiannya untuk setiap program.

Seperti dari F-PAN dan F-PKB menilai, kunci tertanganinya banjir tidak ditentukan melalui besar kecilnya anggaran, tapi pada bagaimana Pemprov DKI Jakarta mencari langkah, upaya dan cara-cara yang lebih efektif.

“Sebab alokasi dana sebenarnya hanya mengikuti kebutuhan suatu program. Oleh karena itu dengan melihat tidak efektifnya program pengendalian dan penanganan banjir selama ini seharusnya Pemprov DKI segera melakukan evaluasi untuk mencari sebabnya,” kata Ketua F-PAN-PKB Hidayat AR Yasin.

Untuk itu, oleh F-PAN-PKB, Jokowi diminta untuk memberikan alokasi anggaran secara detail pada setiap program unggulan yang diajukan. “Kalau tidak jelas ini kami tidak bisa banyak mengomentari tentang kebutuhan anggaran pada setiap programnya,” katanya

Beberapa anggota fraksi juga menilai sejumlah program unggulan Jokowi harus benar-benar dikaji ulang karena banyak programnya yang tidak memiliki aturan dan bahkan melanggar aturan yang ada, seperti halnya terkait penataan kampung melalui kampung deret.

F-Partai Demokrat mengatakan, belum sependapat dengan pembuatan kampung deret melalui kampung kontainer di bawah jembatan, karena melanggar Peraturan Pemerintah dan dapat membahayakan pengguna jalan. Selain hal tersebut, Demokrat juga meminta Jokowi untuk membuat Peraturan baru terkait pemberian Kartu Jakarta Sehat.

“Kami mengusulkan untuk segera mengajukan Perubahan Rancangan Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Perubahan Perda ini sangat diperlukan, mengingat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2009 Sistem Kesehatan Daerah pembebasan biaya kesehatan hanya diberikan kepada penduduk miskin dan rentan,” kata Ketua F-Demokrat Johny Wenas Polii.

Adapun dalam Pergub No. 187 tahun 2012 disebutkan bahwa pembebasan biaya kesehatan berlaku untuk semua warga DKI Jakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kelas III. Dengan demikian, Pergub 187 tahun 2012 bertentangan dengan perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan apabila diperlukan pembuatan Pergub tersebut bisa dilakukan, bahkan dalam waktu yang sangat singkat.
“Kalau memang perlu Pergub, ya Pergub, kalau tidak ya tidak, gitu aja,” tandasnya.