Anies-Cak Imin, Gerindra: Kami Tak Pernah Khianati Kawan Seperjuangan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Gerindra tidak pernah melanggar perjanjian tertulis yang telah dibuat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Termasuk, kata Dasco, dalam penentuan pasangan capres-cawapres yang akan diusung KKIR karena Partai Golkar dan PAN menyerahkan kepada Prabowo Subianto untuk menentukan cawapresnya.

"Secara tegas kami menyatakan, Gerindra tidak akan pernah melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan," ujar Dasco saat jumpa pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Dasco juga menjelaskan, nama baru koalisi pendukung Prabowo, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dituding PKB tidak melibatkan Cak Imin. Dasco mengatakan, penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN, Selasa 29 Agustus 2023 di Hotel Sultan.

"Itu karena Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju setelah sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga, serta Pak Zulkifli Hasan serta pak Yusril Ihza Mahendra juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat," ungkap Dasco.

Saat itu, kata Dasco, Cak Imin tidak keberatan dengan pemberian nama KIM, sehingga langsung diumumkan dalam sambutan Prabowo. Menurut dia, nama tersebut diberikan karena semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Presiden Jokowi.

"Pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, serta (bukan) menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi, bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, seta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin," pungkas Dasco.

Diketahui, Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid mengatakan bahwa Cak Imin resmi menerima menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat pleno para elite PKB di Kantor DPW PKB Jatim, pada Jumat (1/9/2023).

"Lamaran Partai Nasdem kepada ketua umum kami Gus Muhaimin bersama-sama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan. Jadi keputusannya adalah kami menerima baik tawaran Partai Nasdem," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dibongkar ke publik oleh Partai Demokrat pada Kamis (31/8/2023). Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut manuver Anies meminang Cak Imin sebagai pengkhianatan.

Teuku Riefky menjelaskan, keputusan Anies meminang Cak Imin tersebut diambil pada Selasa (29/8/2023), di Nasdem Tower. Saat itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi pengusung Anies Baswedan.

"Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Teuku Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).