Pakar: Opsi Relokasi Warga Lebih Masuk Akal Ketimbang Pindahkan Depo Plumpang

Jakarta, Beritasatu.com - Opsi pemerintah untuk memindahkan (relokasi) warga sekitar Depo Pertamina Plumpang dinilai lebih masuk akal, ketimbang memindahkan Depo Pertamina ke area lain. Sebelumnya, Presiden Jokowi usai meninjau posko korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Minggu (5/3/2023) mengatakan perlu solusi untuk warga yang tinggal di sekitar Plumpang, karena zona tersebut terlalu berbahaya untuk jadi permukiman penduduk.

Pakar tata kota Nirwono Yoga menilai opsi relokasi warga lebih memungkinkan ketimbang memindahkan depo ke area reklamasi.

"Kalau deponya yang dipindah tentu akan memakan biaya yang sangat tinggi. Sementara jika warga yang dipindah, itu lebih masuk akal," kata Nirwono saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (6/3/2023).

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti itu menambahkan, pemerintah perlu membebaskan zona penyangga selebar 500 meter antara depo dengan permukiman warga. Nantinya Zona penyangga tersebut dapat berupa zona air, sehingga mengurangi risiko ketika terjadi kebakaran.

"Jadi tidak bisa warga tinggal dempet seperti yang sekarang itu, harus mau direlokasi demi keamanan dan keselamatan warga sekitar juga," kata Nirwono.

Ia menyinggung sebetulnya area sekitar Depo Pertamina Plumpang ialah milik negara, sehingga tidak ada yang memiliki hak atas tanah tersebut.Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Depo Plumpang yang didirikan tahun 1972 sebetulnya telah dibangun di lokasi strategis karena saat itu, wilayah tersebut masih berupa rawa.

"Sesuai Rencana Induk Jakarta 1965-1985, pembangunan depo yang berjarak lima kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu sudah strategis, karena saat itu masih berupa tanah kosong," katanya.

Setelah beroperasi pada 1974, kehadiran depo itu memancing kedatangan para pekerja, serta penunjangnya. Akibatnya mulai muncul permukiman warga di area sekitar, seperti kontrakan, warung makan, hingga pasar.

"Mulai tahun 80-an itu mulai area dipadati warga, berlanjut hingga 90-an sampai sekarang," kata Nirwono.

Ironisnya, meskipun area tersebut sejatinya bukanlah area permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata "memutihkan" bahkan melegalkan hal tersebut dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

Adapun sisi utara depo yang pada Jumat (3/3/2023) terbakar, tercatat sebagai zona kuning pada RTRW DKI yang berarti boleh mendirikan hunian.

Setelah kejadian kebakaran tahun 2009, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat mengusulkan pembentukan zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman warga. Namun usulan itu menguap begitu saja, hingga 14 tahun berikutnya dan terjadi kebakaran hebat yang kali ini memakan korban warga sekitar.

Untuk itu, Nirwono berharap kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang terakhir ini menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki tata ruang kota. Khsusunya dalam waktu dua minggu ke depan, sebelum warga sekitar kembali ke lokasi untuk membangun rumahnya kembali.