Tak Gentar WTO, Pemerintah Siap Jalankan Hilirisasi Bauksit

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan meski pemerintah kalah gugatan larangan nikel oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia akan tetap melakukan hilirisasi timah dan bauksit. Pemerintah juga akan melakukan banding larangan nikel.

"Meski kita kalah nikel di WTO karena digugat Uni Eropa, tidak apa-apa, saya sampaikan ke menteri, nanti babak yang kedua, hilirisasi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah, setelah itu bahan-bahan lain, termasuk hal-hal kecil, urusan kopi, usahakan jangan diekspor dalam bentuk bahan mentah, sudah hampir 100 tahun kita mengekspor itu," ucap Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton pada Rabu (30/11/2022).

Joko Widodo mengatakan dengan adanya hilirisasi produk komoditas ekspor, akan meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu pemerintah menghentikan ekspor produk mentah dan mulai mendirikan pabrik pengolahan. "Begitu kita dapatkan investasinya, kita bangun, kerja sama pusat dan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh," ucap Joko Widodo.

Dia mencontohkan hilirisasi nikel menggenjot nilai tambah ekspor. Sebelumnya pada 5 tahun lalu, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah hanya mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 19 triliun. Pada tahun 2021 setelah pemerintah melakukan hilirisasi lewat pembangunan smelter dan pengembangan industri turunan, maka nilai ekspor nikel mencapai US$ 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun. "Dari Rp 20 triliun meloncat ke Rp300 triliun lebih, 18 kali lipat kalau dihitung nilai tambahnya," kata Joko Widodo.

Jokowi menuturkan keberhasilan hilirisasi berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan domestik. Saat ini neraca perdagangan Indonesia sudah surplus selama 29 bulan berturut-turut. "Neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif. Berpuluh-puluh tahun, baru 29 bulan lalu kita selalu surplus," ucap Joko Widodo.

Menurut Jokowi gugatan yang dilakukan Uni Eropa karena mereka memiliki banyak pabrik pengolahan komoditas tambang. Sehingga jika Indonesia melakukan hilirisasi, mereka bisa menutup industri pengolahan dan meningkatkan pengangguran.

"Karena industrinya banyak di sana, kalau dikerjakan di sini, di sana ada pengangguran, pabrik tutup, industri tutup. Tapi kan kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin buka lapangan kerja. Kalau digugat saja kita takut, tidak jadi. kita tidak akan jadi negara maju, jadi saya sampaikan pada menteri, terus, tidak boleh berhenti di nikel, terus ke yang lain," ucap Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya meyakini kebijakan hilirisasi menjadi langkah tepat untuk meningkatkan investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi komoditas ekspor dan siap memberikan bantuan dalam upaya mempermudah perizinan.

"DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana sini, tetap kita pertahankan. Siapa pun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO. Jadi mereka mengatakan bahwa negara kita ini jangan diatur. Karena itu mereka semua taat untuk hilirisasi jalan terus," kata Bahlil.