Pendapatan Anjlok, Laba Bersih PPRE Kuartal I-2023 Malah Naik 97 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Presisi Tbk (PPRE) bukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik Rp 25,39 miliar atau naik 97,28% dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 12,87 miliar. Peningkatan laba justru terjadi saat pendapatan terkoreksi 4,71% menjadi Rp 790.69 miliar dari sebelumnya Rp 829,79 miliar.

Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengatakan, pendapatan perusahaan berdasarkan lini bisnis pada sektor jasa pertambangan juga mengalami peningkatan mencapai 49%, Civil Work sebesar 45% dan sisanya pada lini bisnis supporting sebesar 6%.

Lebih lanjut, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal, M. Arif Iswahyudi, menambahkan bahwa laba kotor perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp 24 miliar, dari Rp 107 miliar menjadi Rp 131 miliar, disebabkan oleh penerapan cost leadership yang sejalan dengan peningkatan Laba bersih 20,3% atau naik Rp 8 miliar yaitu sebesar Rp 47 miliar.

Perolehan kontrak kerja juga mengalami peningkatan 10% mencapai Rp 1,1 triliun dari Rp 1 triliun. Direktur Operasional Rebimun mengungkapkan bahwa peningkatan ini terutama didorong oleh sektor Mining Services, yang menyumbang 84,3% dari total perolehan kontrak kerja baru.

Sebagai bagian dari komitmen PT PP Presisi Tbk untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, perusahaan terus mengembangkan lini bisnis dan mencari peluang baru khususnya pada jasa pertambangan.

"Dimana peningkatan pemasaran berdasarkan lini bisnis yaitu sebanyak 78% untuk lini bisnis Mining Service, 29% untuk lini bisnis Rental Equipment dan 1.618% untuk Production Plant," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5/23).

Sementara itu, total aset dari PP Presisi selama kuartal pertama 2023 berjumlah Rp 7,68 triliun yang terdiri atas aset lancar Rp 5,21 triliun dan aset tidak lancar Rp 2,46 triliun. Adapun total liabilitas meningkat 1.13% menjadi Rp 4.48 triliun dari periode yang sama pada tahun lalu Rp 4,43 tirliun.

Tahun ini, PP Presisi menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar. Pemenuhan capex ini akan bersumber dari penerbitan obligasi tahap II tahun 2023 yang masih dalam rancangan perseroan. Perseroan diperkirakan dapat menghimpun dana Rp 750 miliar dari emisi obligasi. Dari jumlah tersebut, sebesar 70% di antaranya akan dialokasikan sebagai capex dan sisanya 30% sebagai KMK.

Arif menerangkan bahwa skema obligasi tersebut merupakan pembiayaan yang bersifat jangka menengah panjang yang sesuai dengan term of project yang akan perseroan dapatkan di sektor jasa pertambangan.

Selain itu, skema tersebut juga menyesuaikan dengan masa pembiayaan alat yang akan perseroan beli untuk digunakan di proyek jasa pertambangan tersebut. Pasalnya, perseroan masih melanjutkan proyek jasa pertambangan yang sudah diperoleh sebelumnya.

"Kita masih proses repeat order kontrak baru di proyek jasa pertambangan yang sebelumnya kami dapatkan secara berkesinambungan," tambah Arif.

Terbaru, induk usaha perseroan yakni PT PP Tbk (PTPP) pada tahun ini berecana melepas aset dengan total mencapai Rp 1,4 triliun. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPP Agus Purbianto mengatakan, pelepasan aset tersebut berkaitan dengan arus kas. Ini merupakan bagian dari program perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023.

"Jadi asset recycling ini di satu sisi terkait dengan divestasi berupa saham ataupun berupa objek atau aset-aset perusahaan," kata Agu.

Agus menjelaskan, perseroan akan melepas saham pada beberapa anak usaha dan cucu usaha. Divestasi saham anak usaha misalnya, dilakukan seiring dengan rencana PTPP menggarap proyek Krakatau Urban Valley di Cilegon bersama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).

Kemudian, penyelesaian fasilitas Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, proyek investasi Sinergi Investasi Properti (SIP) PTPP bersama BPJS, dan lain-lain. "Itu yang menjadi prioritas target kami untuk bisa kami divestasi," tutur Agus.

Sementara itu, untuk pelepasan aset berupa objek, perseroan akan lebih banyak menyasar aset-aset anak usaha khususnya PT PP Properti Tbk (PPRO) seperti landbank dan unit-unit apartemen. Pun, dengan aset ritel dan mal. Aset anak usaha berikutnya yang akan dilepas PTPP adalah milik PT PP Presisi Tbk (PPRE) seperti dump truck dan eskavator. Menurut Agus, aset-aset tersebut tidak akan digeluti ke depannya.

"Jadi, bisnis tersebut memang kami divestasi. Kami lebih fokus ke bisnis yang memang kaitannya dengan peralatan-peralatan untuk pekerjaan dan di tambang. Jadi, yang kami lepas lebih banyak terkait dengan alat perancah. Lalu, aset-aset lainnya yang sedang diproses dan masuk penawaran serta beberapa ada yang done," ungkap Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PTPP Sinur Linda Gustina Manurung merinci bahwa total nilai aset-aset yang dilepas dari pihak terafiliasi sebesar Rp 450 miliar dan aset anak usaha sebesar Rp 1 triliun. "Kalau yang pertama yang kaMI lepas di energi, kami mau melepas yang Odira oil and gas. Terus, aset-aset properti dan beberapa peralatan," katanya.

Sedangkan pelepasan aset dari pihak afiliasi perseroan berupa saham dimana perseroan bertindak sebagai minoritas. Ini sejalan dengan strengthening core dan portfolio streamlining, sehingga dilakukan perampingan. "Kami harapkan selesai tahun ini. Sekarang beberapa proses Non-Disclose Agreement (NDA) dan kami sedang offering. Kalau untuk afiliasi, kami offer ke majority karena di situ kita minority. Kalau yang anak usaha, kami offering terbuka," tutup Linda.