Pemerintah Minta Swasta Kendalikan Utang

Jakarta – Pemerintah minta agar pengusaha swasta mengendalikan pertumbuhan utangnya, khususnya utang luar negeri. Peningkatan utang swasta dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit pada neraca pembayaran.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelasakan pihaknya merasa tidak nyaman dengan besarnya pertumbuhan utang swasta dalam dua tahun terakhir karena angkanya sudah sangat tinggi, mencapai US$ 125 miliar. Selain itu, pemerintah juga ingin swasta mewaspadai jumlah utang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Sekedar informasi, data Bank Indonesia menunjukkan, hingga Januari 2013, total utang luar negeri swasta baik bank maupun bukan bank mencapai US$125 miliar.

Jumlah tersebut didominasi sektor keuangan, jasa perusahaan dan dengan nominal US$33,45 miliar atau 26,8 persen. Sektor industri pengolahan/ manufaktur mencapat utang luar negeri sebesar US$25,67 miliar dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar US$ 21,08 miliar.

"Saya cukup tidak nyaman dengan besarnya pertumbuhan hutang swasta selama dua tahun terakhir. Jumlah utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan ini saya ingin swasta kendalikan," tegas Menkeu di acara Munas IX Apindo di Jakarta, Selasa (9/4).

Untuk mengantisipasi pembengkakan utang swasta, pemerintah dipastikan akan merespon dengan melakukan sejumlah langkah dan mengadakan pertemuan resmi dengan pihak swasta. Namun Menkeu tidak menyebutkan langkah tersebut dan mengaku belum menjadwalkan forum yang tepat untuk pertemuan tersebut.

"Kami dari pemerintah akan merespon, tapi forum yang tadi (munas Apindo) forum yang baik untuk kita komunikasikan lagi," katanya.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengakui utang luar negeri swasta membengkak karena dinilai jauh lebih murah dari sisi suku bunganya dibandingkan dengan utang dari perbankan didalam negeri seiring dengan peringkat utang RI yang masuk kategori investment grade. Namun dia mengakui apabila kondisi ini berlanjut maka akan mengurangi jumlah devisa.

Oleh karenanya Sofjan juga menghimbau supaya swasta tidak melanjutkan pinjaman ke luar negeri. Dia juga mendukung upaya pemerintah supaya pengusaha tidak berspekulasi terhadap nilai tukar dolar AS dalam berhutang.

"Investment rate itu nol persen jadi kita dapat dua hingga tiga persen, kita ambil dari luar. Tapi ini kan kalau devisa kita defisit dan lain-lain kan juga bahaya. Saya himbau memang swasta jangan pinjam-pinjam saja, nanti gak bayar kayak tahun 97-98 kita," katanya.