Dirjen Pajak dan Mr. Doraemon

Kamis, 25 November 2010 | 10:32 WIB

Penulis: BeritaSatu | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Ilustrasi. (Antara)

"Kasus Asian Agri itu sudah empat tahun, tapi baru satu yang sudah P21. Tolong dong, Ditjen Pajak sudah kerja."

Dirjen Pajak, M Tjiptardjo mengharapkan proses pengungkapan kasus dugaan penggelapan pajak tidak hanya dibebankan kepada lembaganya.

Pernyataan itu disampaikan Tjiptardjo menanggapi pertanyaan belum selesainya kasus-kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan dan pengusaha besar. "Untuk Asian Agri perkembangannya kan sudah positif, satu sudah P21, dua dalam waktu dekat akan ada penyerahan berkas perkaranya. Saya perintahkan ke direktur untuk segera melaksanakan," kata Tjiptardjo, di kantornya, pagi ini.

Menurutnya, diperlukan dukungan instansi penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus penggelapan pajak. "Kasus Asian Agri itu empat tahun, baru satu loh yang sudah P21. Tolong dong Ditjen Pajak sudah kerja. Sistem penegakan hukum kan bukan hanya Ditjen Pajak saja tapi juga tergantung dukungan instansi lain," kata Tjiptardjo.

Dua hari lalu, Kejaksaan Agung menyatakan sudah memberi petunjuk kepada penyidik pajak untuk melengkapi berkas kasus Asian. Menurut Kapuspenkum, Kejaksaan Agung, Babul Khair, "Tidak ada dalam KUHAP batas waktu (penyelesaian perkara). Kita menunggu."

Tjiptardjo juga menyatakan keyakinannya, Ditjen Pajak akan memenangkan perkara keberatan pajak yang diajukan tiga perusahaan di bawah Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. "Kalau sudah masuk ke penyidikan dan sudah merasa yakin itu tipuan, sebagai pejuang pajak kami harus yakin. Tapi ini semua belum selesai," kata Tjiptardjo.

Ditanya soal kasus pajak PT Makindo dan Grup Ramayana, Tjiptardjo mengaku lupa karena menurutnya kasus pajak ditangani memang sangat banyak. "Ada Mr. Doraemon. Saya lupa, karena kasus lama. Tapi intinya kami tidak pernah ada niatan berhenti. Jadi Ditjen Pajak jangan disudutin terus," tambahnya.