Antam Siap Hadapi Dampak Larangan Ekspor Bijih Mineral

Jakarta - PT Antam (Persero) Tbk memiliki serangkaian rencana antisipasi penurunan pendapatan dan imbal hasil bagi pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih mineral sejak 12 Januari 2014 kemarin terutama terkait bijih nikel dan bauksit.

Direktur Utama Antam, Tato Miraza mengatakan pihaknya menargetkan peningkatan volume penjualan emas menjadi 13,6 ton di tahun ini. Penjualan tersebut meningkat 66% dari target 2013 sebesar 8,2 ton. Selain itu Antam juga menargetkan peningkatan volume penjualan feronikel di 2014 menjadi sebesar 20 ribu ton nikel dalam feronikel (TNi) atau meningkat 11% dibandingkan target 2013 sejumlah 18.000 TNi.

"Sebagai bagian dari langkah efisiensi dan untuk menjaga arus kas perusahaan agar tetap sehat di tengah kondisi harga komoditas yang menurun saat ini, belanja modal Antam di tahun ini ditargetkan mencapai jumlah Rp2,878 triliun," kata Tato dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/01).

Tato menuturkan langkah peningkatan penjualan emas dan memperluas ekpansi pasar ritel, Antam akan membuka 5-10 Butik Emas LM di tahun ini serta memaksimalkan kegiatan penjualan di 5 Butik Emas LM yang sudah ada saat ini yakni di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Palembang.

Sedangkan untuk pemasaran feronikel dan komoditas lainnya, Antam juga akan membuka kantor perwakilan di Shanghai yang akan berperan sebagai kantor perwakilan pemasaran (marketing representative office) di wilayah China pada pertengahan Januari 2014.

Selain itu, lanjut Tato, Antam juga berencana meningkatkan kegiatan trading batubara dan mengoptimalisasi inisiatif-inisiatif efisiensi serta mempercepat penyelesaian Proyek Pembangunan dan Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa di Sulawesi Tenggara.

Antam juga menargetkan operasi komersial pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) Tayan sudah dapat dimulai pada akhir semester I tahun 2014. Pabrik ini mampu memproduksi 300 ribu ton CGA per tahun dengan mengolah 850 ribu wmt bijih bauksit tercuci per tahun.

Tato menuturkan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih mineral dan wajib melakukan hilirisasi membangun pengolahan dan pemurnian (smelter) bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya.

Namun, dia berharap, ekspor bijih mineral masih dapat berjalan sampai dengan tahun 2017 bagi perusahaan yang sudah mempunyai fasilitas smelter dan yang sedang membangun smelter, termasuk Antam.

Dia menyebut keberlanjutan ekspor bijih mineral bagi perusahaan tambang yang serius membangun fasilitas smelter sangat membantu arus kas yang dibutuhkan untuk membangun dan menyelesaikan fasilitas tersebut, terlebih di tengah rendahnya harga komoditas saat ini.

"Namun kami juga menyadari sebelum memutuskan hal ini tentunya Pemerintah telah mengkaji segala aspek secara terintegrasi dan komprehensif untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif dari keputusan ini," ujarnya.