Kesenjangan Pendapatan Tinggi, Ini Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta – Kesenjangan pendapatan tinggi di masyarakat membuat harapan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat tinggi untuk ditangani pemerintahan baru.

Hal ini merupakan temuan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam melakukan survei terkait "Kesenjangan Pendapatan: Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK" yang dilaksanakan pada 27 Mei–4 Juni 2014. Dalam survei, jumlah respondennya adalah 3.080 dengan margin of error sebesar kurang lebih 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Survei ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat (publik) tentang kesejangan ekonomi secara umum, bukan untuk mengukur kondisi ekonomi responden,"ujar peneliti senior LSI Dodi Ambardi pada acara Rilis Survei LSI Terkait "Kesenjangan Pendapatan di Indonesia: Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK" pada Senin (1/9) di Hotel Pullman, Jakarta.

Berdasarkan hasil survei tersebut, lebih dari 90 persen responden berpandangan bahwa Indonesia berada dalam situasi ketidakmerataan pendapatan. 40 persen dari jumlah tersebut bahkan memandang pendapatan masyarakat Indonesia "tidak merata sama sekali". Hanya sekitar tujuh persen yang melihat kondisi pendapatan di Indonesia cukup merata.

Dalam perkiraan responden, 20 persen kelompok teratas, yaitu berpendapatan paling tinggi menguasai 38 persen dari total pendapatan di Indonesia. Jumlah ini hampir empat kali lipat pendapatan dua perlima (40%) kelompok bawah (miskin dan paling miskin) yang hanya 19 persen.

Berdasarkan kenyataan tersebut, mayoritas responden menaruh harapan yang tinggi kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan ini.

Mayoritas reponden berpandangan bahwa kesenjangan pendapatan adalah persoalan yang mendesak (38,6%) atau sangat mendesak (44,6%) untuk diselesaikan pemerintah mendatang. Jumlah total dari keduanya adalah 83,2 persen, yang berarti delapan dari 10 penduduk Indonesia menganggap bahwa kesenjangan pendapatan adalah problem yang harus segara ditangani pemerintah

Cukup banyak cara yang di mata responden dapat dilakukan pemerintah baru untuk mengurangi perbedaan pendapatan. Di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja, pemberian perlindungan pada kelompok rentan, penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis, pemberantasan korupsi dan bantuan model untuk usaha kecil

Namun, dari sekian cara yang dilakukan, ada tiga solusi yang menurut responden paling penting, yaitu memberikan perlindungan sosial pada kelompok miskin dan rentan (31, 2%), menyediakan lapangan kerja (17,5%) dan memberantas korupsi (14,3%).

Berikut ini adalah hal yang paling penting dilakukan Jokowi-JK untuk mengurangi perbedaan pendapatan versi LSI
- Memberikan perlindungan sosial kepada kelompok miskin dan retan (31,2%)
- Menyediakan lapangan kerja (17,5%)
- Memberantas korupsi (14,3%)
- Menyediakan pendidikan gratis untuk semua kalangan (8,5%)
- Bantuan modal untuk usaha kecil (7,4%)
- Menaikkan upah minimun (3,3%)
- Menyediakan subsidi lebih banyak (3,2%)
- Membangun infrastruktur lebih baik (3,2%)
- Menyediakan fasilitas kesehatan gratis untuk semua kalangan (2,4%)
- Menambah hibah/bantuan untuk desa/keluruhan (2,3%)
- Menyediakan sekolah lebih baik (1,8%)
- Pinjaman untuk warga miskin ((1,1%)
- Pemeratan kepemilikan asset (0,5%)
- Menaikan pajak kalangan yang lebih kaya (0,4%)
- Asuransi sosial bagi warga yang kehilangan pekerjaan (1,2%)
- Lain-lain (0,6%)
- Tidak tahu dan tidak menjawab (2,1%)