Biang Kerok Polusi, PLTU Batu Bara hingga Asap Pabrik Harus Jadi Sorotan di Debat Pilpres Ke-4

Jakarta, Beritasatu.com -  Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai salah satu sumber polusi diharapkan menjadi sorotan dalam debat Pilpres ke-4, Minggu (21/1/2024) yang diikuti para calon wakil presiden (cawapres) dengan topik pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, calon pemimpin masa depan harus memiliki kebijakan yang terstruktur dalam mengatasi polusi. Ada tiga sumber utama polusi yang harus dibenahi, yakni PLTU batu bara, kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, dan asap pabrik.

"Jadi ketiga sektor inilah penyumbang terbesar polusi (di Indonesia), yang akan menjadi pengamatan dalam (program) zero carbon," ungkap Fahmy, saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (14/1/2024).

Fahmy menyampaikan, pemimpin Indonesia juga harus paham transisi energi yang saat ini belum maksimal. Penggunaan energi fosil masih lebih masif dibandingkan energi baru dan terbarukan (EBT). "Bagaimana strategi yang diterapkan calon presiden dan calon wakil presiden dalam transisi energi hingga 2060," tutur Fahmy.

Dia menambahkan, salah satu yang harus diperhatikan terkait kebijakan pensiun dini PLTU batu bara. Menurutnya, kebijakan yang tepat bukan hanya kecepatan memensiunkan PLTU batu bara, tetapi tersedianya pembangkit EBT pengganti batu bara.

"Harus realistis, kalau PLTU dimatikan, apakah sudah siap penggantinya. Kalau tidak ada, akan terjadi kekurangan supply listrik. Ini juga berbahaya. Harus terencana, secara bertahap, mempertimbangkan masalah biaya, umur ekonomis PLTU, kemudian persiapkan penggantinya," jelas dia.

Fahmy menyampaikan, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih 2024 harus concern terhadap dunia energi dan menjadikan percepatan energi bersih sebagai prioritas programnya.

Dia mengungkapkan, biaya penghentian PLTU batu bara sangat mahal. Oleh karena itu, dia berharap pemimpin baru dapat mendorong ketersediaan pendanaan untuk beralih ke EBT, terutama dari investor.

Fahmy berharap, presiden terpilih pada 2024 harus menciptakan iklim investasi di sektor EBT secara kondusif. Misalnya, mempermudah perizinan berinvestasi, memberi berbagai insentif fiskal hingga mendiskusikan harga jual beli tarif listrik yang layak baik bagi investor maupun PLN dan masyarakat konsumen. "Ini saya kira harus menjadi prioritas. Visi dan misinya sudah ada, cuma bagaimana implementasi dan realisasinya," tandas dia.