Panglima Sebut Kemenkeu Baru Setujui 30 Persen dari Kebutuhan Anggaran TNI

Jakarta, Beritasatu.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menyetujui 30% dari kebutuhan anggaran TNI yang diajukan dalam pagu indikatif rencana kerja anggaran (RKA) 2025. 

Hal tersebut diungkapkan Agus seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas RKA dan rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan/TNI 2025 yang digelar secara tertutup.

Agus mengungkapkan pihaknya terus bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan agar RKA dapat disetujui 100%. "Biasanya dari Kementerian Keuangan kan ada pagu indikatif, kita ada rencana kebutuhan. Ya kita harapkan rencana kebutuhan kita 100% diterima, tetapi sekarang baru 30%. Ini kita ajukan terus," ujar Agus ketika ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut rapat dilakukan tertutup setelah mendapat persetujuan dari anggota fraksi yang hadir dan seluruh peserta rapat. Pasalnya, rapat membahas anggaran dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto enggan membeberkan secara terperinci RKA Kementerian Pertahanan/TNI yang dibahas dalam rapat tersebut. Utut hanya memaparkan anggaran terbesar untuk Kementerian Pertahanan senilai Rp 155 triliun.

"Anggaran besarnya boleh, tetapi kalau peruntukannya kan itu tertutup. Anggarannya Rp 155 triliun itu di Kementerian Pertahanan ya yang tertinggi. Kemudian di Angkatan Darat Rp 54 triliun, Angkatan Laut sekitar Rp 20 triliun, Angkatan Udara sekitar Rp 18 triliun, kemudian Mabes TNI atau Panglima TNI Rp 9,3 triliun," jelas Utut.

Dalam rapat kerja kali ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir lantaran mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara conference call for action urgent humanitarian response for Gaza di Yordania. Prabowo diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra.