Core: Tahan Tunjangan Tambahan DPR Rp 50 Juta karena Bebani APBN

Jakarta, Beritasatu.com –  Rencana pemberian tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR menuai kritik di tengah kondisi fiskal pemerintah yang semakin ketat.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai opsi pemangkasan gaji anggota dewan sulit dilakukan. Namun, langkah yang paling realistis adalah menahan kenaikan gaji maupun tunjangan DPR di tengah situasi ekonomi saat ini.

“Kalau gaji mungkin agak lebih susah untuk dipangkas. Yang lebih memungkinkan adalah tidak menaikkan dahulu. Bukan hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangannya,” ujar Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (22/8/2025).

Menurut Faisal, pemangkasan gaji pejabat negara jarang dilakukan dan relatif sulit diterapkan. Meski begitu, DPR dan pejabat publik bisa menunjukkan kepekaan dengan menunda kenaikan gaji maupun tunjangan yang berpotensi membebani APBN.

Lebih lanjut, Faisal menekankan pentingnya peningkatan kinerja anggota DPR, dibanding sekadar memperjuangkan tambahan tunjangan.

“Oke, gaji di satu sisi, tetapi kinerja harus lebih bagus. Semestinya untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat jadi lebih berkualitas,” tegasnya.

Faisal menambahkan, di tengah banyaknya program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan ruang fiskal besar, disiplin belanja negara mutlak diperlukan. Pemerintah harus memastikan anggaran digunakan untuk belanja produktif dan kepentingan publik, bukan sekadar menguntungkan segelintir kelompok.