Dana Rp 200 Triliun Tak Efektif Jika Iklim Usaha Tak Kondusif

Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana di perbankan harus diiringi reformasi iklim usaha. Tujuannya agar pelaku usaha berani membuka usaha hingga melakukan ekspansi.

Founder and Executive Director Svara Institute, Titik Anas, menilai iklim usaha di Indonesia penuh ketidakpastian (uncertainty) sehingga pelaku bisnis enggan memperluas usaha.

“Iklim usaha seharusnya memberikan kenyamanan, bukan larangan mendadak atau dorongan paksa untuk bekerja sama dengan pemerintah,” ujar Titik di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ia mencontohkan, kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang harus melalui Pertamina mencerminkan ketidakpastian berusaha. “Impor BBM dari Pertamina adalah indikasi uncertainty bisnis. Kalau ketidakpastian itu dihapus, orang akan lebih tertarik berusaha di Indonesia. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga investor asing,” tegasnya.

Menurut Titik, masalah utama bukan pada likuiditas perbankan, melainkan iklim usaha yang tidak mendukung. Hingga kini, loan to deposit ratio (LDR) perbankan masih aman di kisaran 85%.

Ia menambahkan, langkah Menkeu Purbaya menyuntikkan dana memang bisa meningkatkan likuiditas, tetapi akan percuma jika dunia usaha tetap dihantui ketidakpastian.

“Kalau Pak Menteri menyalurkan dana sekaligus mereformasi iklim usaha, Insyaallah, dana masyarakat di perbankan maupun tambahan dari Menkeu bisa diserap dunia usaha. Hasilnya, tercipta lapangan kerja dan semakin banyak pelaku usaha baru,” ujarnya.

Titik juga memahami bahwa penempatan dana Rp 200 triliun tersebut hanya langkah awal dari kebijakan Menkeu Purbaya. Menurutnya, kebijakan itu harus disertai kerja lanjutan agar perekonomian benar-benar terdorong.