Prabowo Perintahkan Aksi Berantas Tambang Ilegal Diperluas

Pangkalpinang, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal di Indonesia demi menyelamatkan aset negara bernilai triliunan rupiah.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sesi wawancara cegat di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin siang (6/10/2025), di sela agenda penyerahan barang hasil rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.

“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

Barang rampasan tersebut berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa senilai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun, yang merupakan salah satu aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Pabrik pemurnian yang disita Kejaksaan Agung antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkalpinang, PT Venus Inti Perkasa di Pangkalpinang, PT Sariwiguna Bina Sentosa di Pangkalpinang, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di Kabupaten Bangka.

Presiden menilai keberhasilan ini sebagai prestasi bersama antara aparat penegak hukum dan pertahanan negara. Prabowo menegaskan operasi serupa akan terus diperluas ke daerah lain guna memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” ujarnya.

Hasil tambang ilegal tersebut diselundupkan dengan menggunakan alat transportasi laut mulai dari kapal hingga sampan.

“Kita tutup, dan nyelundupnya macam-macam. Ada yang pakai kapal, ada yang pakai feri. Sekarang tutup, tidak bisa keluar. Sampan pun tidak bisa keluar,” katanya.

Kepala Negara memperkirakan upaya penertiban tambang ilegal yang akan terus diperluas mampu menyelamatkan uang negara hingga Rp 22 triliun sampai akhir tahun ini.