Bareskrim Tindak Tambang Ilegal di Konawe Utara, 2 Orang Tersangka

Senin, 16 Maret 2026 | 13:46 WIB

Penulis: Muhammad Aulia Rahman | Editor: CAH

URL berhasil di salin.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni (Antara/Nadia Putri Rahmani)

Jakarta, Beritasatu.com — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menindak aktivitas tambang nikel ilegal di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kegiatan pertambangan tersebut diduga beroperasi di kawasan hutan tanpa izin resmi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Irhamni, menjelaskan penyidik menemukan aktivitas pengerukan tanah yang mengandung nikel di luar izin yang berlaku. Pihak perusahaan juga disebut tidak dapat menunjukkan dokumen izin usaha pertambangan (IUP) yang sah di lokasi tersebut.

TPPU Tambang Ilegal, Bareskrim Geledah 3 Lokasi di Jatim

“Seluruh aktivitas di lokasi telah dihentikan dan sejumlah barang bukti diamankan,” kata Irhamni dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/114/XII/2025/SPKT.DITTIPIDTER/Bareskrim Polri tertanggal 4 Desember 2025. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 27 saksi guna mengungkap dugaan tindak pidana pertambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), penyidik menemukan indikasi keterlibatan perusahaan tambang, yakni PT Masempo Dalle. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Direktur PT Masempo Dalle berinisial AT serta kuasa direktur sekaligus pejabat sementara kepala teknik tambang (Pjs KTT) berinisial MSW.

Dalam penindakan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain empat unit dump truck, tiga unit alat berat jenis ekskavator, serta satu buku catatan ritase pengangkutan material tambang.

Sjafrie Sjamsoeddin Tertibkan Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu

Irhamni menambahkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp 100 miliar.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 161 undang-undang yang sama terkait dengan pengangkutan atau pengelolaan hasil tambang yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal.