Defisit Transaksi Berjalan Intai RI Imbas Konflik Iran vs Israel-AS

Jakarta, Beritasatu.com – Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi yang lebih luas apabila berlangsung berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya terhadap stabilitas global, tetapi juga menyeret posisi eksternal Indonesia ke arah defisit transaksi berjalan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, eskalasi serangan AS–Israel ke Iran berpotensi mengganggu rantai pasok global. Hal ini mengingat kawasan tersebut merupakan jalur strategis distribusi energi dunia, di mana sekitar 20% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz.

“Setiap gangguan di jalur ini akan langsung meningkatkan biaya logistik, premi asuransi pengiriman, dan risiko keterlambatan pasokan,” ujar Yusuf saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (1/3/2026).

Teranyar, Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat–Israel pada Sabtu (28/2/2026). Penutupan salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi perdagangan energi global tersebut meningkatkan risiko lonjakan harga minyak dan gangguan distribusi energi dunia.

Bagi Indonesia, Yusuf menilai dampak paling terasa berasal dari sisi impor energi, mengingat Indonesia masih berstatus sebagai net importir minyak. Kenaikan harga energi dan potensi gangguan logistik berisiko mendorong nilai impor meningkat lebih cepat dibandingkan ekspor.

“Apabila harga energi melonjak dalam periode yang cukup panjang, surplus neraca perdagangan bisa semakin tertekan, bahkan membuka risiko defisit transaksi berjalan, terutama apabila eskalasi konflik tidak segera mereda,” jelasnya.

Meski demikian, Yusuf menilai secara struktural ekonomi Indonesia masih memiliki tingkat resiliensi yang relatif baik. Diversifikasi ekspor komoditas, posisi cadangan devisa yang memadai, serta pengalaman menghadapi berbagai episode volatilitas global sebelumnya menjadi faktor penopang.

Namun, ia mengingatkan dampak terhadap neraca perdagangan akan menjadi lebih signifikan apabila konflik terus berlanjut. Dampaknya kemungkinan bersifat moderat dalam skenario konflik terbatas, tetapi bisa menjadi lebih besar apabila terjadi lonjakan harga energi yang berkepanjangan atau disrupsi logistik secara luas.

Dari sisi pasar keuangan, lanjut Yusuf, konflik Timur Tengah umumnya memicu peningkatan ketidakpastian global dan fenomena risk-off. Investor global cenderung memindahkan dana dari emerging markets ke aset safe haven.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik yang dapat menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan volatilitas di pasar obligasi dan saham.

‘’Pelemahan rupiah juga dapat memperbesar beban impor dan meningkatkan tekanan terhadap inflasi domestik, terutama melalui kenaikan harga energi dan barang impor,’’ tuturnya.

Yusuf menegaskan, pemerintah perlu merespons secara pre-emptive dan terkoordinasi dengan mendiversifikasi sumber impor energi serta memperluas mitra dagang guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan. Stabilitas fiskal dan cadangan energi juga harus dijaga untuk meredam guncangan eksternal.

‘’Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas sektor keuangan juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan volatilitas pasar keuangan, serta mempertahankan kepercayaan investor,’’ pungkasnya.