ESDM Kesampingkan Program Pelabuhan Khusus Batu Bara

Jakarta - ‎Pelabuhan khusus batu bara ternyata tidak lagi menjadi agenda prioritas bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Optimalisasi pengawasan kegiatan pengiriman batu bara ke luar negeri menjadi upaya menekan aksi penyelundupan.

Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, Sujatmiko, mengatakan, pelabuhan khusus batu bara tak lagi menjadi agenda prioritas. Namun, lanjut dia, program tersebut masih tetap ada.

"Kami dahulukan program-program prioritas yang lebih penting. Artinya, opsi itu masih ada, tapi kami geser dulu ke bawah," kata Sujatmiko di Jakarta, Senin (1/8).

Sujatmiko menuturkan, program pelabuhan khusus batu bara guna meningkatkan pendapatan negara sekaligus menekan aksi penyelundupan. Dia mengungkapkan, optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi penyelundupan tetap bisa dilakukan.

"Pasalnya, mekanisme ekspor batu bara kini lebih ketat. Perusahaan yang ingin mengirim batu bara ke luar negeri wajib melunasi kewajibannya terlebih dahulu. Sejak 2015 sudah harus ada keterangan lunas bayar barang yang dikapalkan," tuturnya.

Berdasarkan catatan Beritasatu.com, program pelabuhan khusus batu bara ini sudah digagas sejak 2014 silam. Rencananya bakal ada 14 pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ESDM dan Menteri Perhubungan.

Sedianya kegiatan bongkar muat batu bara nantinya hanya melalui pelabuhan yang ditetapkan pemerintah tersebut. Adapun 14 pelabuhan yang direncanakan itu yakni tujuh pelabuhan di Kalimantan dan Sumatera. Untuk wilayah Kalimantan mencakup Kalimantan Timur, Balikpapan Bay, Adang Bay, Berau dan Maliy, Kalimantan Selatan, Tobaneo, Pulau Laut, Sungai Danau dan Batu Licin. Sedangkan untuk Sumatera meliputi Aceh, Padang Bay, Riau Bay, Jambi Bay, Bengkulu Port, Tanjung Api-Api dan Tarahan.