SDA Bisa Jadi Sumber Konflik di Tanah Air

Surakarta - Indonesia diberi anugerah yang berlimpah berupa sumber daya alam (SDA), termasuk minyak dan gas bumi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, SDA itu bisa menjadi sumber konflik di Tanah Air.

Demikian dikatakan Ketua Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa, AM Putut Prabantoro dalam acara focus group discussion (FGD) bertema "Indonesia Raya Incorporated, Alat Strategis Pemersatu Bangsa". Acara digelar di Hotel Aston Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (21/12).

Acara yang dimoderatori wartawan Kompas A Handoko itu juga dihadiri sejumlah pengajar bidang ekonomi dari universitas terkemuka di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Plt Asisten II Pemprov Jawa Tengah Dadang Sumantri.

Para akademisi yang hadir adalah Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Benaulus Saragih (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur), Mudrajat Kuncoro (Universitas Gadjah Mada/UGM Yogyakarta), Djoko Mursinto (Universitas Airlangga Surabaya), Darsono (UNS), Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Sari Wahyuni (Universitas Indonesia), Winata Wira (Universitas Maritim Haji Raja Ali, Kepulauan Riau), Dorothea Wahyu Ariani (Universitas Kristen Maranatha Bandung), Munawar Ismail (Universitas Brawijaya), HB Isyandi (Universitas Riau), dan Tulus Tambunan (Universitas Trisakti).

Putut mengatakan, hingga saat ini masih muncul praktik raja kecil di daerah akibat pengelolaan SDA yang tidak baik. Menurutnya, pengelolaan SDA dari hulu sampai ke hilir harus dikuasai negara.

"Memang, minyak yang ada di dalam bumi Indonesia dikuasai negara. Namun, begitu dia keluar dari dalam bumi, dia sudah bukan punya kita lagi," ujar Putut.

Pengelolaan SDA dengan menganut prinsip Indonesia Raya Incorporated, ujarnya, akan mencegah munculnya konflik antardaerah atau antara daerah dan pusat. Putut menyarankan agar setiap daerah berkesempatan untuk memiliki saham pengeloaan SDA di daerah lain.

"Daerah lain, terutama yang tidak memiliki SDA, bisa mempunyai saham di daerah lain yang kaya SDA. Dengah cara seperti itu, daerah-daerah yang kaya SDA tidak lagi bisa berpikir untuk melepaskan diri dari NKRI," tuturnya.

Menurut Putut, kekayaan SDA yang tidak merata serta pengelolaannya yang tidak menciptakan kesejahteraan bagi rakyat daerah bisa memicu orang untuk berbicara "kami ingin pisah".

Dia juga mengatakan, banyak negara di dunia ini yang awalnya kaya SDA, namun akhirnya menjadi negara miskin dan terjebak konflik. Hal itu terjadi karena para elite di negara itu saling berebut untuk mengelola SDA demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Konflik diperparah dengan masuknya kepentingan asing.

"Negara-negara sumber minyak dan kaya SDA banyak yang terpecah karena perang saudara. Kalau kita keliling dunia dan melihat negara-negara itu, seharusnya kita mengatakan 'Indonesia Tanah Airku', ujarnya.

Dikatakan pula, di era modern penjajahan sudah berubah wujud menjadi proxy war, yakni perang tanpa kekuatan militer. Perang dilakukan dengan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan kebudayaan sebuah bangsa.

"Saya senang ketika melihat para mahasiswa kita berunjuk rasa dan berteriak lantang, 'Merdeka!'. Tetapi, ironisnya, setalah berdemo, mereka minum air kemasan yang produksi perusahaan asing," katanya.

Terkait FGD, Putut mengatakan, Solo dipilih bukan tanpa alasan. "Presiden Jokowi berasal dari kota ini, sehingga diharapkan solusi yang diberikan dalam FGD ini bisa disampaikan ke pemerintah dan didengar," katanya.

Sementara, dalam pesan tertulisnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa menyejahterakan rakyat jika dikelola dengan baik. Bahkan, katanya, SDA yang dimiliki itu bisa menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang besar di dunia.

Faktanya, kata Ganjar, Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dalam mengelola SDA. Belum lagi pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

"Kita harus memastikan bahwa regulasi pengelolaan SDA pro terhadap kedaulatan bangsa. Perlu ada audit yang mumpuni terkait dengan pengelolaan SDA, sehingga kita tahu mana 'anak yang baik dan nakal'. Jika ada perusahaan yang nakal dalam mengelola SDA dan berpotensi merugikan negara, maka preusahaan itu harus diberi sanksi tegas," katanya.

Menurutnya, di era pemerintahan Presiden Jokowi negara telah hadir dalam pengelolaan SDA dan patut untuk diapresiasi. "Hal lain yang tak kalah penting adalah soal CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) pengelola SDA. CSR harus diarahkan ke pemberdayaan masyarakat," tuturnya.