ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Pemerintah Harus Jelaskan Tujuan Holding BUMN

Kamis, 7 Desember 2017 | 21:04 WIB
HK
B
Penulis: Harso Kurniawan | Editor: B1
Kantor Kementerian BUMN
Kantor Kementerian BUMN (Istimewa )

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membeberkan secara detail rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih memunculkan banyak pro-kontra di level publik. Penjelasan tujuan holdingisasi BUMN bertujuan mengurangi meningkatnya praktik korupsi pascapelaksanaan konsepsi tersebut.

"Saya pikir sudah seharusnya pemerintah bisa menjelaskan kepada publik terkait roadmap, valuasi, hingga mekanisme pengawasan perusahaan-perusahaan yang akan tergabung dalam holding. Walaupun memang holding BUMN itu cerita lama, saya lihat yang sekarang kesannya terburu-buru sehingga memunculkan banyak kecurigaan," ujar Firdaus Ilyas, koordinator divisi riset ICW di Jakarta, Kamis (7/12).

Kecurigaan tersebut, kata Firdaus, muncul lantaran pemerintah tidak secara gamblang menjelaskan mekanisme pengawasan anak dan cucu usaha BUMN, hingga untung-rugi yang diperoleh dari pelaksanaan holding BUMN. Tak heran, publik curiga holding BUMN sarat kepentingan dan cederung memperbesar potensi korupsi.

"Kita memang belum boleh menjustifikasi langsung apakah konsep holding BUMN sekarang ini benar atau salah. Tapi, yang kita harus lakukan sekarang adalah bagaimana mendorong pemerintah membenahi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Apalagi, dengan konsep holding yang sekarang, struktur dan pengawasan terhadap badan usaha semakin panjang dan sulit," tutur dia.

ADVERTISEMENT

Berangkat dari hal tersebut, Firdaus pun mendesak Menteri BUMN Rini Soemarno transparan dalam menjelaskan esensi pembentukkan holding BUMN. Terlebih dalam waktu dekat holdingisasi BUMN akan menyasar sektor minyak dan gas bumi dengan menggabungkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam kesatuan struktur.

"Kita tahu bahwa sejak orde lama dan baru BUMN seperti Pertamina kerap dijadikan sapi perah dan medium praktik korupsi dengan menempatkan politisi-politisi di jabatan strategis seperti komisaris dan direksi. Jadi tolong praktik-praktik semacam ini dihilangkan," ujar dia.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tak Larang Nobar Film Pesta Babi

Pemerintah Tak Larang Nobar Film Pesta Babi

NASIONAL
Izin Beres 2 Tahun, Prabowo Minta Satgas Khusus Percepat Deregulasi

Izin Beres 2 Tahun, Prabowo Minta Satgas Khusus Percepat Deregulasi

EKONOMI
Rekomendasi Reformasi Polri Dinilai Tersendat, Ada Apa?

Rekomendasi Reformasi Polri Dinilai Tersendat, Ada Apa?

NASIONAL
RUU Pemilu Belum Final, Yusril: Tunggu Draf DPR Rampung

RUU Pemilu Belum Final, Yusril: Tunggu Draf DPR Rampung

NASIONAL
3 Prajurit Gugur, Puan Minta Evaluasi Penugasan TNI

3 Prajurit Gugur, Puan Minta Evaluasi Penugasan TNI

NASIONAL
Bayang-bayang Global Menguji Ketahanan Fiskal APBN

Bayang-bayang Global Menguji Ketahanan Fiskal APBN

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon