Izin Beres 2 Tahun, Prabowo Minta Satgas Khusus Percepat Deregulasi

Jakarta, Beritasatu.com - Prabowo Subianto meminta pembentukan satuan tugas khusus untuk mempercepat deregulasi nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk memangkas aturan dan perizinan usaha yang dinilai masih berbelit-belit serta menghambat investasi.

Instruksi itu disampaikan Prabowo kepada Prasetyo Hadi dalam agenda penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Presiden menilai tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan serius bagi dunia usaha. Karena itu, pemerintah diminta segera membentuk tim khusus yang melibatkan para ahli untuk merumuskan penyederhanaan aturan secara cepat dan terukur.

“Saya minta dibentuk satgas percepatan deregulasi. Aturan harus dipermudah, jangan sampai justru menghambat orang yang ingin bekerja dan berinvestasi,” ujar Prabowo.

Menurutnya, banyak pelaku usaha mengeluhkan panjangnya proses perizinan di Indonesia. Ia mengaku menerima laporan sejumlah investor harus menunggu hingga 2 tahun hanya untuk mendapatkan izin usaha.

Prabowo kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut mampu menyelesaikan proses perizinan dalam hitungan minggu.

“Kalau negara lain bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita bisa sampai dua tahun? Ini yang harus dibenahi,” katanya.

Kepala negara juga menegaskan birokrasi yang terlalu rumit berpotensi membuka ruang praktik korupsi. Karena itu, penyederhanaan regulasi dinilai bukan hanya penting bagi investasi, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Selain mempercepat pelayanan, pemerintah disebut ingin menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif agar investor merasa aman menanamkan modal di Indonesia.

Prabowo menambahkan pemerintah akan tetap melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Namun, bagi pengusaha yang menjalankan usaha secara benar, pemerintah diminta hadir memberikan dukungan penuh.

“Pengusaha yang serius bekerja dan ingin membangun ekonomi harus dibantu. Yang melanggar tentu akan ditertibkan, tetapi yang patuh harus diberi kemudahan,” tegasnya.