Bayang-bayang Global Menguji Ketahanan Fiskal APBN

Jakarta, Beritasatu.com - Tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dinilai semakin berat di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga minyak dunia.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, kondisi tersebut berisiko memperlebar defisit anggaran hingga melampaui batas aman.

Menurutnya, meskipun pemerintah telah melakukan langkah efisiensi belanja, masih terdapat sejumlah potensi pengeluaran yang belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan kebijakan tersebut.

“Kita memang mengefisienkan pengeluaran, tetapi ada potensi pengeluaran-pengeluaran yang belum masuk (ke daftar efisiensi),” ungkapnya dalam acara Tutur Economic Dialogue di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia memperkirakan defisit APBN dapat melebar signifikan, bahkan berpotensi mencapai kisaran 3,5% hingga 4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tekanan tersebut, lanjutnya, diperparah oleh ketidakpastian global yang belum mereda, khususnya akibat konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga energi dan beban subsidi pemerintah.

Wijayanto menilai kondisi fiskal saat ini berada pada fase krusial yang berpotensi memicu persoalan ekonomi jika tidak dikelola secara hati-hati.

Ia juga menyoroti rencana efisiensi anggaran yang dinilai belum menyasar pos belanja terbesar. Tanpa menyentuh alokasi anggaran utama, upaya penghematan dinilai kurang efektif.

Pemerintah diketahui tengah merancang efisiensi belanja aparatur sipil negara (ASN). Namun, Wijayanto menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga perlu mendapat perhatian dalam pengendalian fiskal.

Selain itu, tekanan fiskal diperkirakan turut dirasakan pemerintah daerah, terutama akibat potensi penurunan transfer dari pusat. Ia memproyeksikan pada kuartal III, sejumlah daerah berpotensi menghadapi kesulitan keuangan yang berdampak pada operasional.

“Pemerintah memang akan melakukan efisiensi, tetapi selama pengeluaran besar tidak dikurangi, itu tidak meaningful. Contohnya program MBG, KDMP, hingga belanja alutsista,” pungkasnya.

Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dinilai semakin menekan kondisi fiskal Indonesia. Pemerintah pun diminta lebih serius menjaga keseimbangan APBN agar tidak memicu risiko ekonomi yang lebih luas.

Wijayanto menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini merupakan titik krusial yang membutuhkan perhatian serius.

“Saat ini titik kritikal kita adalah fiskal. Kalau fiskal ini tidak dikelola dengan baik, problem itu bisa lari ke mana-mana,” ungkapnya dalam diskusi yang sama.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti keluarga yang tampak stabil dari luar, tetapi berisiko runtuh jika persoalan keuangan tidak ditangani dengan baik.

Secara umum, indikator ekonomi masih relatif terjaga. Namun, sektor fiskal dinilai menjadi titik rawan yang berpotensi memicu ketidakstabilan apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Wijayanto kembali menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak signifikan jika tidak menyasar pos belanja terbesar.

Ia mencontohkan program seperti MBG dan KDMP sebagai pos anggaran besar yang perlu dievaluasi dalam konteks efisiensi.