DPR Himbau 4 Pemprov Kalimantan Batalkan Boikot Tambang

Langkah ini sebagai protes langkanya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di pulau Borneo  itu.

Empat pemerintah daerah di Kalimantan diminta untuk membatalkan rencanan memboikot pengiriman tambang ke luar wilayah tersebut.

Langkah ini sebagai protes langkanya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di pulau Borneo  itu.
 
"Ini mungkin bentuk kegusaran ketika persoalan distribusi BBM dialami di  Kalimantan sehingga mereka mengeluarkan warning yang sangat keras.  Lebih baiknya kalau tidak boikot-memboikot," kata Wakil Ketua DPR,  Pramono Anung, d Jakarta, hari ini.
 
Pramono mengakui sering mendapat laporan soal terganggunya distribusi BBM, khususnya di wilayah Timur Indonesia.  Padahal, warga di sana bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan  BBM.
 
"Itu keprihatinan yang harus dipikirkan pemerintah. BBM ini kan bukan hanya persoalan di Jawa. Menurut saya harus secara menyeluruh. Padahal  penghasil BBM paling utama di Kalimantan dan Sumatera," kata dia.
 
Sebelumnya, empat gubernur Kalimantan mengancam menghentikan pengiriman hasil tambang ke luar Kalimantan jika permintaan tambahan jatah BBM  bersubsidi tak dipenuhi.
 
Pasalnya, warga harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).
 
Hal itu dianggap menghambat perputaran ekonomi di daerah, sekaligus  membuat sebagian besar masyarakat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.