Tax Rebalancing Perlu Dikaji untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Yogyakarta - Tax rebalancing atau penyeimbangan perpajakan antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlu dikaji pemerintah untuk meningkatkan investasi sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, jika pemerintah terus memberi tekanan kepada objek pajak untuk menambal defisit anggaran, di sisi lain negara lain melakukan relaksasi perpajakan, hasilnya akan negatif terhadap investasi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisaris PT Bank BCA Tbk Cyrillus Harinowo dalam acara Kafe BCA on The Road, belum lama ini. Menurut Harinowo, pemerintah AS telah melakukan relaksasi terhadap perpajakan sehingga ekonomi AS bisa bertumbuh 4,1% pada kuartal II-2018, terbaik sejak kuartal III-2014.

"Memang di sisi lain langkah Donald Trump memotong pajak bagi dunia usaha itu memberikan tekanan pada defisit transaksi berjalan AS, tapi harus diakui hal itu berhasil menaikkan angka pertumbuhan ekonomi ke level yang terbaik sejak kuartal III-2014."

Menurut Harinowo, tax rebalancing bisa dilakukan misalnya dengan menurunkan tarif PPh dan menaikkan PPN. "Jika itu dilakukan hasilnya akan netral dan dampaknya sangat bagus untuk investasi dibanding dengan menaikkan keduanya," katanya.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, realisasi investasi pada kuartal II 2018 mengalami penurunan dibanding kuartal sebelumnya. Jika pada kuartal I 2018, investasi tercatat sebesar Rp 185,3 triliun, pada kuartal II hanya Rp 176,3 triliun atau turun 4,9 persen.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah AS tidak serta merta bisa diadopsi oleh Indonesia. Alasannya, karakteristik dan skala ekonomi AS jauh berbeda dengan Indonesia.

"Ibarat sakit, ada yang alergi terhadap obat tersebut, ada juga yang tidak. Jadi saya rasa pemerintah RI harus meracik sendiri obatnya untuk mengatasi masalah pelemahan ekonomi," katanya.

Menurut Tony, jika pemerintah memotong pajak seperti yang dilakukan AS, hasilnya untuk menambal APBN harus berhutang sehingga menekan defisit transaksi berjalan.

"Kalau AS meskipun defisitnya membengkak, tidak berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang, sebab obligasi yang dikeluarkan pemerintah AS banyak terserap oleh masyarakatnya," katanya.

Berbeda dengan Indonesia, sebagian besar obligasi yang diterbitkan pemerintah yang banyak membeli adalah asing sehingga jika terjadi tekanan terhadap neraca pembayaran akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Jadi, kata dia, situasi setiap negara berbda sehingga untuk mengobati masalah ekonomi harus meracik sendiri.