Sejumlah Program di Desa Lampaui Target

Jakarta, Beritasatu.com– Untuk menentukan prioritas bidang kerja pada program kerja 2019 dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa) menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) 2019 di Jakarta, pada 31 Januari - 2 Februari 2019.

"Dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai akhir tahun 2019. Namun menurut sensus potensi desa yang diselenggarakan BPS (Badan Pusat Statistik) pada 2018, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. Selain itu, dari target menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui," kata Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo di sela-sela acara seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (2/2).

Dalam hal dana desa, Eko Putro Sandjojo mengatakan, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala besar. Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD (pendidikan anak usia dini), posyandu, pasar, Bumdes, dan embung. "Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa," kata Menteri Eko.

Eko Putro Sandjojo menjelaskan, pembangunan ini membuat kemiskinan di desa turun, tidak kalah dengan penurunan di kota. Selain itu, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari di kota, dan angka pengangguran di desa lebih kecil dari di kota. "Pendapatan per kapita di desa naik hampir 50 persen, dari Rp 572.000 per kapita per bulan menjadi Rp 804.000 per kapita per bulan. Angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir,"katanya.

Rapat kerja teknis ini juga untuk memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan 5 tahun ke depan. Selain itu melakukan evaluasi atas program-program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu.

"Rapat ini untuk mensinkronkan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kementerian Desa maupun dengan Kementerian lain. Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pascakonflik," ujar Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Aisyah Gamawati, dalam sambutan di pembukaan acara.

Menurut Aisyah Gamawati, Ditjen PDTu untuk wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar merupakan atribut yang akan melekat sepanjang republik ini berdiri. Hal itu menjadi penekanan mendasar bahwa unit kerja PDTu sangat bersifat locus based, terlepas apapun kondisi daerah baik dari segi pembangunan maupun pengembangan sosio ekonominya.

Untuk pendanaan 2019 difokuskan pembangunan infrastruktur di 49 kabupaten mulai dari Aceh Singkil hingga Raja Ampat. Secara selektif fasilitas akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit.

Selain itu untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan di berbagai daerah dalam bentuk pengembangan desa wisata di wilayah pulau kecil dan terluar, pembangunan embung, pembangunan gudang cadangan pangan, hingga penyediaan air bersih.

Sekretaris Jenderal Kementerain Desa Anwar Sanusi, dalam kata sambutan pembukaan acara mengatakan, Ditjen PDTu berperan sebagai penajaman fungsi pemerintahan yang berkoordinasi dengan kementerian lain khususnya terkait dengan pembangunan dan pengembangan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik tertentu.

"Data dan program kerja PDTu dapat menjadi landasan untuk melakukan intervensi/pembangunan pada daerah-daerah tertentu secara lebih efektif, yang bisa ditindaklanjuti kementerian lain," kata Anwar.