Energi dan Tambang Bakal Jadi Jualan Jokowi dalam Debat Pilpres Kedua

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai sektor energi dan pertambangan bisa menjadi jualan politik bagi Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dalam debat pilpres kedua pada Minggu, 17 Februari 2019 mendatang. Pasalnya, Jokowi selama memimpin banyak melakukan terobosan-terobosan di sektor energi dan pertambangan.

"Jokowi akan lebih unggul dalam tema energi dan sumber daya alam, termasuk tambang mineral dibandingkan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto karena karena sejak menjabat menjadi Presiden dari tahun 2014, Jokowi mampu melakukan terobosan-terobosan penting di sektor energi dan pertambangan mineral," ujar Ferdy kepada Beritasatu.com, Sabtu (16/2/2019).

Di awal masa pemerintahannya, Jokowi langsung menutup PT Pertamina Energy Trading atau Petral. Petral adalah perusahaan yang ditugaskan Pertamina untuk membeli minyak dari pusat perdagangan di Singapura untuk menutup konsumsi minyak nasional, karena produksi minyak RI pada tahun 2012-2014 berada di kisaran 900.000 barel oil per day (BOPD). Sementara kebutuhan konsumsi minyak RI mencapai 1,6 juta BPOD.

"Itu artinya, Pertamina harus membeli minyak dari pasar trading di Singapura sebesar 700.000 BOPD. Namun, angka 700.000 barel inilah yang menjadi pusat perebutan dan permainan para mafia migas. Jadi Petral adalah lahan empuk bagi para mafia migas untuk mendapat banyak uang. Bisnis ini adalah bisnis puluhan triliun," jelas Ferdy.

Di masa lalu, kata Ferdy, mafia migas selalu bekerja sama dengan politisi dan rezim berkuasa. Praktek-praktek seperti itu berlangsung begitu lama dan bahkan sulit diberantas karena melibatkan pebisnis besar, politisi dan elite-elite berkuasa. Itulah mengapa setiap rejim yang datang pascareformasi sangat sulit menutup Petral. Pada zaman pemerintahan SBY-Boediono, banyak yang berteriak kencang untuk melikuidasi Petral, tetapi tak sanggup dilakukan.

"Barulah pada zaman pemerintahan Jokowi-JK, mafia migas berhasil diberantas, Petral dilikuidasi, Pertamina melalui Petral tak diizinkan lagi membeli minyak ke pasar trading di Singapura melalui broker atau pihak ketiga. Pertamina diperintahkan langsung membeli minyak ke pusat perdagangan melalui anak usahanya, Integrated Supply Chain atau ISC," ungkap Ferdy.

Ferdy menilai langkah menutup Petral adalah upaya besar dan langkah besar yang tak pernah bisa dilakukan pemerintahan sebelumnya. Ferdy berharap agar dalam debat sesi kedua yang bertemakan energi dan SDA, dua kandidat presiden saling bertukar pikiran, beradu-argumentasi bagaimana kira-kira nasib ISC ke depan.

Tak hanya menutup Petral, kata Ferdy, selama menjabat sebagai presiden, Jokowi memiliki kepedulian besar terhadap nasib perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) di sektor tambang. Hal ini dibuktikan melalui nasionalisasi Blok Mahakam (Kalimantan Timur), Blok Rokan (Riau) dan divestasi PT Freeport Indonesia.

"Selama ini, perusahaan BUMN tambang hanya mengelolah konsensi-konsensi tambang yang tidak terlalu potensial. Perusahaan minyak dan gas milik negara PT Pertamina (Persero) misalnya, hanya mengelolah lapangan-lapangan migas yang cadangannya tak terlalu potensial untuk meningkatkan produksi nasional. Selain itu, Pertamina hanya mengolah ladang-ladang minyak tua yang cadangannya kecil," tutur Ferdy.

Sementara ladang-ladang migas potensial, seperti Blok Cepu (Bojonegero), Blok Mahakam (Kalimantan Timur), Blok Rokan (Riau), lapangan Bintuni (Papua), kata Ferdy, sudah dikendalikan operator-operator minyak asing, seperti Exxon Mobil (Blok Cepu), Total E&P (Blok Mahakam), Chevron Pacific Indonesia (Blok Rokan) dan BP Tangguh (Blok Tangguh, Papua). Korporasi-korporasi ini, kata Ferdy, adalah raksasa di sektor migas dunia.

"Korporasi-korporasi itulah yang turut berkontribusi besar bagi produksi dan lifting migas di tanah air. Sementara, Pertamina hanyalah perusahaan kecil di hadapan raksasa-raksasa itu. Pertamina hanya memiliki 40 persen saham di blok Cepu dan operatornya adalah Exxon Mobil. Wajar jika kontribusi Pertamina terhadap produksi minyak dan gas nasional kecil," terang Ferdy.

Jokowi dan Prabowo Harus Beri Solusi Ketergantungan Impor Migas
Lebih lanjut, Ferdy berharap pada debat capres kali ini, kedua kandidat memiliki solusi bagaimana mengurangi ketergantungan impor migas yang kerap membebani neraca perdagangan RI. Selama ini, kata Ferdy, bangsa Indonesia banyak mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), sementara produksi minyak nasional RI sampai tahun 2018 hanya mencapai 775.000 BPOD.

"Sementara kebutuhan konsumsi dalam negeri mencapai 1,6 juta. Untuk menutup itu, kita mau tidak mau harus mengimpor BBM agar masyarakat bisa mengonsumsi bensin dan solar. Dan yang lebih fatal adalah selama bertahun-tahun, kita dipaksa untuk mengonsumsi apa yang kita tidak miliki," jelas dia.

Menurut Ferdy, liquefied petroleum gas (LPG) adalah contoh nyatanya. Secara akumulatif, kata Ferdy, konsumsi LPG Indonesia setiap tahun mencapai 6,7 juta ton per tahun. LPG komposisinya didominasi oleh propana dan butana yang sering digunakan untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

"Ironisnya, karakter ladang migas kita yang bisa mengubah gas menjadi LPG hanya beberapa lapangan migas yang ada di Sumatera dan Natuna saja. Pabrik-pabrik LPG kita juga hanya dimonopoli PT Pertamina (Persero) dan hanya menghasilkan sekitar 30 persen kebutuhan LPG nasional. Akibatnya, sisa 70 persen atau sekitar 4 juta ton LPG kita impor dari Timur Tengah," kata Ferdy.

Hal ini, tutur Ferdy, justru membebani neraca perdagangan Indonesai. Jika pemerintah terpilih nanti tak mampu membuat terobosan, menggeser penggunaan LPG dan memiliki terobosan baru, seperti mendorongan proses gasifikasi batu bara yang bisa menggantikan LPG, maka, bisa dipastikan, Indonesia akan mengalami krisis energi akut di tahun-tahun mendatang.

"Jokowi memang sudah memiliki instrumen kebijakan melalui kementerian ESDM untuk mengubah batu bara menjadi gasifikasi. Pertamina dan PT Bukit Asam sudah mulai mengoperasikan pabrik gasifikasi itu. Kita berharap itu dilakukan secara masif, bukan berskala kecil dan diikuti oleh produsen-produsen lain. Tetapi, semuanya itu, tergantung bagaimana pemerintahan baru memiliki instrument yang tepat agar proses gasifikasi batubara itu berkembang pesat," pungkas dia.

"Kita berharap debat kedua kali ini lebih hidup, cair, dan ada petukaran gagasan. Kedua capres juga memiliki solusi dan terobosan menarik bagaimana langkah pemerintahan selanjutnya untuk menutupi kelangkaan dan ancaman krisis di sektor energi ke depan," kata Ferdy.