Setelah Diresmikan, LTSA Sikka-NTT Terus Optimalkan Perannya

Setelah Diresmikan, LTSA Sikka-NTT Terus Optimalkan Perannya
Fasilitas LTSA PPPMI Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang beroperasi sejak Maret 2019 lalu. ( Foto: Heri Soba )
Heri Soba / HS Jumat, 5 Juli 2019 | 13:53 WIB

Maumere, Beritasatu.com  - Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA PPPMI atau disebut LTSA) di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah beroperasi sejak tiga bulan lalu. Upaya mengoptimalkan pelayanan terus dilakukan sehingga kehadiran LTSA bisa menjadi solusi atas problem ketenagakerjaan di NTT.

Demikian rangkuman pendapat dari Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, David Darong; Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, V Purwo Hendratmoko; serta beberapa jajaran dari Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sikka.

David Darong menjelaskan, sejak diresmikan pada Kamis (14/3/2019) lalu, pihaknya baru mengirim lima tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI). Pihaknya terus berupaya agar pelayanan LTSA semakin dirasakan oleh masyarakat sedaratan Flores, tertama dari Kabupaten Nagekeo, Ngada, Ende, Flores Timur, Lembata hingga Alor.
“Kami terus mengoptimalkan agar layanan LTSA ini memudahkan para calon TKI yang selama ini mengalami kesulitan mengurus berbagai persyaratan dan legalitas,” ujarnya di Maumere, Kamis (4/7/2019).

Seperti diketahui, LTSA yang terdiri dari delapan instansi terkait dimaksudkan untuk mempermudah pengiriman dan penempatan TKI/PMI di luar negeri. Selain LTSA Sikka, NTT sudah mempunyai tiga LTSA terdahulu yang beroperasi di Kabupaten Kupang melayani seluruh wilayah di daratan Timor, satu di Kabupaten Sumba Barat Daya melayani seluruh warga dari empat kabupaten di Sumba.
Kehadiran LSTA tersebut merupakan salah satu solusi dalam mencegah pengiriman TKI ilegal atau juga praktik perdagangan manusia (human trafficking). Apalagi, NTT merupakan salah satu kantong praktik perdagangan manusia dan rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam beberapa tahun terakhir, ada ribuan kasus TPPO dan dikirim secara ilegal dari NTT ke luar negeri tanpa kompetensi tertentu sehingga tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban 'perbudakan' dan juga meninggal dunia.

Purwo Hendratmoko mengatakan bahwa kehadiran LTSA ini sangat membantu pekerjaan imigrasi dan memudahkan para calon TKI yang berangkat secara legal. Selain terpusat dalam satu pelayanan, berbagai syarat dan tahapan dalam proses keimigrasian sudah teratasi. Dalam pengurusan paspor saja, ada beberapa syarat seperti kartu tanda penduduk (KTP), tujuan pembuatan paspor, dan keterangan kesehatan harus sudah dimiliki calon TKI.
“Keimigrasian itu bagian yang paling ujung dari proses keberangkatan calon TKI dan kehadiran LTSA ini sangat mendukung. Kalau ada beberapa syarat yang tidak lengkap, ini bisa diselesaikan sesama instansi dalam payung LTSA ini. Calon TKI pun lebih cepat mendapatkan pelayanan,” katanya.

Dari pantauan Beritasatu.com, sarana LTSA Sikka menempati sebuah ruangan yang cukup memadai di kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka. Ruangan tersebut menjadi aktivitas delapan instansi yang terbagi dalam delapan loket dengan seperangkat komputer terbaru untuk melayani berbagai dokumen calon TKI. Sayangnya, animo pengiriman calon TKI sepertinya masih minim melalui layanan LTSA.

Dalam melayani calon TKI, LTSA bermitra dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dulu dikenal dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau sebelumnya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI).
Sekalipun belum ada lagi pengiriman calon TKI sejak diresmikan, pada Kamis kemarin, salah satu P3MI yakni PT Sriti Rukun Lestari juga mendatangi LTSA Sikka untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan prosedur pelayanan calon TKI.



Sumber: Suara Pembaruan