Apjatel Minta Penundaan Pembayaran BPH dan USO
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apjatel Minta Penundaan Pembayaran BPH dan USO

Rabu, 15 April 2020 | 20:02 WIB
Oleh : Anselmus Bata / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menunda pembayaran pungutan biaya hak penggunaan (BPH) dan kontribusi universal service obligation (USO) tahun 2019 yang jatuh tempo pada April 2020. Penundaan pembayaran atau pembayaran dengan mencicil paling lama satu tahun tanpa dikenakan denda atau bunga keterlambatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif melalui surat yang dikirim ke Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pada Rabu (15/4/2020).

Permintaan itu berlandaskan pada UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Pasal 62 UU PNBP, antara lain menyebutkan bahwa dalam hal tertentu, wajib bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Hal tertentu yang dimaksud meliputi: di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar; kesulitan likuiditas; dan/atau kebijakan pemerintah.

Jika memang harus meminta persetujuan dari kementerian lain, Muhammad Arif berharap Menkominfo Johnny Plate dapat membantu mendorong agar keringanan tersebut dapat diwujudkan.

Sebelumnya, Apjatel juga meminta pemerintah melalui menteri keuangan memberi keringanan dalam penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, setidaknya selama enam bulan sejak April 2020.

Apjatel menyatakan pihaknya mendukung program pemerintah untuk belajar dan bekerja dari rumah. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, Apjatel memberikan beberapa insentif atau paket tambahan kepada para pelanggan tanpa biaya tambahan.

Dampak dari kebijakan bekerja dari rumah membuat hampir semua kantor kosong. Akibatnya, terjadi penurunan traffic sekitar 60 persen dibanding kondisi normal. Banyak pelanggan korporasi berhenti berlangganan dan meminta keringanan biaya bulanan kepada operator. Kondisi tersebut menyulitkan penyelenggara telekomunikasi karena 85 persen pelanggan adalah korporasi.

"Kondisi ini sangat memberatkan cash flow kami," kata Muhammad Arif

Dia mengakui kebijakan belajar dan bekerja dari rumah telah meningkatkan traffic di sektor nonkorporasi, tetapi pihaknya tetap harus meningkatkan pelayanan yang berdampak pada biaya produksi. "Yang kami lakukan saat ini adalah memberikan free upgrade layanan, sehingga praktis revenue tetap sama, tetapi biaya kami bertambah," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta keringanan kepada pemerintah terkait PNBP berupa BHP 0,5% dan kontribusi USO 1,25% yang masing-masing diperhitungkan dari pendapatan kotor.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pertamina EP dan SKK Migas Lakukan Investigasi Bersama

Proses investigasi ini untuk menggali informasi dan melakukan analisa terhadap semua aspek.

EKONOMI | 11 April 2020

Realisasi Restrukturisasi Per 13 April Capai 328.329 Debitur

OJK menyebutkan jumlah debitur yang telah direstrukturisasi karena terdampak Covid-19 per 13 April 2020.

EKONOMI | 15 April 2020

UMKM Terdampak Covid-19, Pemerintah Baru Keluarkan Program Jangka Pendek

Sektor UMKM sektor paling terkena dampak Covid-19.

EKONOMI | 15 April 2020

CORE Prediksi Potensi Lonjakan Pengangguran Hingga 9,35 Juta Orang

Jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama, potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi tahun ini.

EKONOMI | 15 April 2020

Investasi di Reksa Dana Pasar Uang Jadi Alternatif Menarik

Dapat menjadi pilihan investasi bagi investor selama masa wait & see.

EKONOMI | 15 April 2020

INACA Dukung Kenaikan Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) tiket pesawat

EKONOMI | 15 April 2020

Rupiah Perkasa di Rp 15.575/Dolar AS

Menguat di tengah pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang lainnya terhadap dolar AS

EKONOMI | 15 April 2020

Ikut Bursa Regional, IHSG Turun 1,71 Persen

Di awal perdagangan IHSG masih mampu dibuka menguat 0,88%.

EKONOMI | 15 April 2020

Presiden Lantik Benny Rhamdani Sebagai Kepala BP2MI

Benny Rhamdani adalah pimpinan pertama BP2MI setelah institusi itu dibentuk pada akhir 2019 lalu.

EKONOMI | 15 April 2020

Kemhub Akan Naikkan Tarif Batas Atas Penumpang Pesawat

Mendukung pembatasan jumlah penumpang di pesawat terutama pada masa mudik di tengah pandemi virus corona

EKONOMI | 15 April 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS