INA Jadi Trigger Positif Iklim Usaha di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) siap beroperasi, karena struktur organisasi sudah lengkap yang terdiri dari dewan pengawas hingga dewan direksi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani menyambut positif susunan INA yang sudah lengkap. Dia berharap kehadiran INA semakin menumbuhkan geliat investasi di Tanah Air. "Kami menyambut baik keberadaan LPI bisa menjadi trigger positif untuk iklim usaha dan investasi di Indonesia apabila LPI betul-betul dijalankan sesuai konsepsi awalnya, independen, profesional, dan akuntabel" tegasnya saat dihubungi Selasa (16/2/2021).

Ia mengatakan LPI sangat potensial meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor investasi yang padat modal APBN atau perlu kerja sama dengan pemerintah karena risiko tinggi atau komitmen investasinya perlu jangka panjang.

Shinta optimistis bahwa iklim investasi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pasalnya di tahun lalu saja penerimaan investasi secara kuartalan meningkat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tercermin dari Penanaman Modal Asing Masuk (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila mengacu data BKPM realisasi investasi sepanjang tahun lalu Rp 826,3 triliun. Realisasi ini mencapai 101,1% dari target investasi yang ditetapkan tahun lalu sebesar Rp 817,2 triliun. Kemudian realisasi investasi pada kuartal IV 2020 sebesar Rp 214,7 triliun, atau tumbuh 3,1% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.  "Kami yakin dengan diselesaikannya aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja investor-investor akan lebih tertarik untuk investasi di Indonesia, apalagi bila pemerintah mau terus melanjutkan reformasi struktural di sektor-sektor"tuturnya.

Di sisi lain, Shinta meminta pengendalian pandemi dan normalisasi ekonomi harus dilakukan segera agar dapat menarik banyak investor dari luar negeri ke dalam negeri.

Sementara itu, Ekonom Core, Yusuf Rendy mengatakan bahwa susunan organisasi LPI yang lengkap harus diikuti dengan akuntabilitas terkait transparansi dalam pengelolaan dana. "Lembaga pemeriksa maupun masyarakat juga harus bisa ikut mengawasi dari mana dana kelola didapatkan oleh LPI dan akan digunakan untuk pembangunan infrastrukutr/proyek yang mana" jelasnya.

Sebagaimana layaknya proyek investasi secara umum, investor ketika ingin berinvestasi akan melihat prospek ekonomi suatu negara. "Investor akan melihat bagaimana iklim investasi di negara tersebut, apakah ada peluang suatu kebijakan di negara tersebut bisa berubah jika pemimpin di negara tersebut berganti. Hal inilah yang juga akan dilihat oleh calon investor LPI nantinya" tuturnya.

Sementara Yusuf menilai dewan pengawas dan dewan direksi juga memiliki risiko terkait pemilihan instrumen investasi yang akan dipilih nantinya oleh LPI.

Presiden Jokowi hari ini resmi melantik Dewan Pengawas LPI yang terdiri dari Sri Mulyani sebagai Ketua, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai wakil ketua, serta tiga orang dewan pengawas lainnya dari unsur profesional yaitu Darwin Cyril Noerhadi, Haryanto Sahari, dan Yozua Makes.

Dewan Pengawas telah memilih Dewan Direksi yang akan bertugas di LPI. Terdapat terpilih lima orang Dewan Direksi yang kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi. Kelima orang Dewan Direksi LPI yaitu Ridha Wirakusumah sebagai Ketua Dewan Direksi, Arif Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direksi, Stefanus Ade Widjaja sebagai Direktur Investasi, Marita Alisjahbana sebagai Direktur Risiko, dan Eddy Porwanto sebagai Direktur Keuangan.