Grant Thornton Prediksi Dampak Tapering Off Tidak Seberat Seperti 2013

Jakarta, Beritasatu.com – Tapering off yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserves (The Fed) akhir 2021 nanti akan menjadi pembicaraan hangat. Kebijakan tersebut lantas mendapat perhatian dari banyak pihak, terutama investor yang khawatir dengan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap pasar.

Di Agustus 2021 kemarin, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di kisaran 0 - 0,25% dalam rapat Federal Open Market Committee. Namun, Ketua The Fed, Jerome Powell sudah mengisyaratkan mulai mempertimbangkan untuk melakukan tapering off atau pengurangan stimulus besar–besaran di tahun ini. Meskipun demikian, Powell juga memperingatkan bahwa mulainya tapering pembelian asset tidak dapat diinterpretasikan sebagai sinyal segera menyusulnya kenaikan suku bunga.

"Ini membuat The Fed dalam mode wait and see pada rapat perumusan kebijakan mereka di September. Jangka waktu ini bisa saja lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang, tergantung dampak varian Delta dan pencapaian vaksinasi," ungkap Diane Swonk, Kepala Ekonom Grant Thornton LLP.

Tidak dapat dipungkiri, tapering off yang pernah dilakukan The Fed tahun 2013 lalu terbukti memicu taper tantrum yaitu sebuah keadaan gejolak pasar keuangan ketika The Fed mengetatkan kebijakan moneternya. Investasi asing yang saat itu mendominasi pasar modal Indonesia pun menarik uang mereka dan memutuskan untuk menaruh dana di pasar modal Amerika Serikat karena dianggap lebih menarik.

Efeknya, rupiah yang sempat berada di bawah Rp 10.000 per dolar AS anjlok hingga ke level 12.000 per dolar AS diikuti jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 4.200 di akhir 2013 dari sebelumnya yang berada di level 5.200. Efek kebijakan tersebut bahkan berdampak panjang pada tren pelemahan rupiah hingga melewati 14.000 per dolar di 2015.

Bagaimana dengan risiko yang dihadapi Indonesia tahun ini? Dalam riset yang dipublikasikan oleh Nomura Research Institute, sebuah lembaga riset ekonomi terbesar di Jepang, Indonesia masuk ke daftar 10 negara rentan (fragile 10) terdampak bersama Brasil, Kolombia, Chile, Peru, Hungaria, Rumania, Turki, Afrika Selatan, dan Filipina jika tapering off dilakukan. Sebelumnya, Nomura juga memasukkan Indonesia ke dalam daftar 5 negara berkembang rentan selama taper tantrum di 2013 bersama Brasil, India, Afrika Selatan, dan Turki.

Nomura menyebutkan penyebab rentannya 10 negara tersebut adalah kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang lemah, inflasi yang meningkat, dan berkurangnya kekuatan fiskal. Situasi di negara–negara berkembang di mana inflasi lebih tinggi daripada suku bunga juga menjadi sumber kerentanan.

"Tidak dapat dipungkiri dampak tapering off tahun 2013 silam berimbas cukup kuat terhadap perekonomian Indonesia, di mana salah satu penyebabnya adalah cukup tingginya arus dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia dari kebijakan Quantitative Easing (QE) setelah krisis keuangan 2008 dan Current Account Deficit (CAD) pada tahun 2013 yang mencapai lebih dari 3% dari pertumbuhan ekonomi," ujar Johanna Gani, CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia .

Dampak paling terasa dari taper tantrum 2013 yaitu merosotnya nilai tukar rupiah hingga puncak pelemahan terjadi pada September 2015 dimana pada akhir Mei 2013, kurs rupiah berada di level Rp 9.790/US$ sampai pada 29 September 2015 menyentuh level terlemah Rp 14.730/US$, yang berarti terjadi pelemahan lebih dari 50%. Sedangkan IHSG saat itu pun jatuh dari level 5.200 ke level 4.200 di akhir 2013.

"Namun secara keseluruhan dampak tapering off The Fed diprediksi tidak akan seberat 2013. Pertama, the Fed sudah sangat transparan dalam hal komunikasi khususnya prospek ekononomi seperti inflasi dan penggangguran, termasuk terkait rencana tapering off yang akan dilakukan tahun ini. Kedua, kondisi makro-ekonomi dalam negeri yang juga lebih baik dibandingkan 2013, antara lain dengan cadangan devisa yang cukup tinggi mencapai US$ 137,4 miliar pada Juli 2021. Angka cadangan devisa ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada Juni 2013 yang hanya mencapai US$ 98,1 miliar," sambung Johanna.

"Kami mendukung pemerintah terutama BI sebagai regulator untuk mengantisipasi dampak tapering off dari jauh–jauh hari termasuk kesiapan untuk melakukan intervensi, seperti intervensi di pasar spot hingga pembelian SBN di pasar sekunder jika pihak asing melepas kepemilikan SBN mereka. Dengan adanya persiapan yang lebih matang, semoga dampak tapering off kali ini terhadap depresiasi rupiah masih berada dalam tahap yang wajar " tutup Johanna.