ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Survei SMRC: Satu Tahun Terakhir, Kinerja Pemerintah Kurangi Pengangguran Makin Buruk

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:38 WIB
LT
B
Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: B1
Konferensi pers virtual hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang  “Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja”, Selasa (14/7/2020).
Konferensi pers virtual hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang “Sikap Publik Terhadap RUU Cipta Kerja”, Selasa (14/7/2020). (Beritasatu.com/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan rilis survei yang menyatakan ada sebanyak 47% masyarakat yang menilai kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran selama satu tahun terakhir ini semakin buruk.

Kemudian, sebanyak 34% masyarakat menilai tidak ada perubahan dan hanya 17% masyarakat yang menilai kinerja pemerintah mengurangi pengangguran semakin baik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Survei SMRC Sirajuddin Abbas dalam penyampaian rilis Survei Opini Publik Nasional SMRC dengan tema "Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi" secara virtual, Selasa (19/10/2021).

"Jadi penilaian paling negatif pada kinerja pemerintah ada dalam mengurangi pengangguran, yang menilai semakin buruk ada 47%," kata Sirajuddin Abbas.

ADVERTISEMENT

Sirajuddin mengungkapkan ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran sejak ada Covid-19, dari 30% pada April 2019 menjadi 17% pada September 2021.

Penilaian positif dari Maret 2021 hingga September 2021 terlihat mulai naik, meskipun belum kembali pulih ke posisi sebelum ada Covid-19.

Kemudian, kinerja pemerintah yang dinilai semakin buruk oleh masyarakat juga terjadi dalam mengurangi jumlah orang miskin. Ada sebanyak 37% warga yang menyatakan semakin buruk.

Jumlah ini berbeda tipis dengan warga yang menilai tidak ada perubahan sama sekali 36% dan yang menilai semakin baik ada 23%.

Bila dilihat dari tren kerjanya, survei SMRC mencatat ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam mengurangi jumlah orang miskin sejak ada Covid-19, dari 37% dari April 2019 menjadi 23% pada September 2021.

Namun, penilaian positif dari Maret 2021 hingga September 2021 terlihat naik meski belum kembali pulih sebelum ada Covid-19.

Sementara, sentimen negatif juga terjadi pada penilaian kinerja pemerintah dalam membuat harga-harga kebutuhan pokok agar terjangkau warga pada umumnya.

Mayoritas warga, sebanyak 41% melihat tidak ada perubahan sama sekali dalam masalah tersebut. Hanya 30% warga yang menilai semakin baik dan 27% menilai semakin buruk.

"Kalau dilihat tren kerja pemerintahan Jokowi sekarang dibanding tahun lalu dalam membuat harga kebutuhan pokok sejak ada Covid-19, ada penurunan penilaian positif warga, dari 34% pada April 2019 menjadi 30% pada September 2021. Penilaian warga dari Maret 2020 hingga September 2021 terlihat membaik meskipun belum kembali pulih ke posisi sebelum ada Covid-19," terang Sirajuddin Abbas.

Lalu, pada kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ada sebanyak 39% warga yang menyatakan tidak ada perubahan sama sekali, dan yang menyatakan semakin buruk ada 24%. Sedangkan yang menyatakan semakin baik ada 32% warga.

"Kalau dilihat dari tren kerjanya, dari Maret 2021 ke September 2021, penilaian positif pada kerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat naik dari 26% menjadi 32%," jelas Sirajuddin Abbas.

Begitu pula dalam kinerja pemerintah dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga, ada 39% warga yang menilai tidak ada perubahan sama sekali dalam pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan 25% warga menilai semakin buruk dan 31% warga menilai semakin baik.

"Ada penurunan penilaian positif warga pada kerja pemerintah dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan sejak ada Covid-19, dari 45% pada April 2019 menjadi 31% pada September 2021. Kendati demikian penilaian positif pada Maret 2021 hingga September 2021 terlihat mulai naik meskipun belum kembali pulih ke posisi sebelum ada Covid-19," papar Sirajuddin Abbas.

Selanjutnya, ada 35% warga yang menilai tidak ada perubahan sama sekali terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sedangkan ada 22% warga yang menilai semakin baik dan 25% warga yang menilai semakin buruk.

"Bila dilihat dari trennya, ada penurunan positif warga pada kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sejak ada Covid-19, dari 31% pada April 2019 menjadi 22% pada September 2021. Namun, penilaian positif terlihat naik dari Maret 2021 ke September 2021," tutur Sirajuddin Abbas.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon