Logo BeritaSatu

Kementerian Investasi Cabut 180 IUP Mineral dan Batu Bara

Rabu, 16 Februari 2022 | 09:27 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 180 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Surat itu ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. IUP yang dicabut terdiri dari 112 IUP mineral dan 68 IUP batu bara.

Lewat siaran pers, Selasa (15/2/2022), Kementerian Investasi menyatakan tindakan itu merupakan wujud dari arahan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah akan bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memanfaatkan izin yang diberikan sebagaimana mestinya.

Advertisement

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara. Satgas diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), dan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (BPN) ditunjuk sebagai wakil ketua satgas tersebut.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menyampaikan bahwa pencabutan IUP kepada seluruh perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dan tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu saja. Proses pencabutan dilakukan secara bertahap sejak Januari lalu.

“Jadi sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM menandatangani 19 surat pencabutan IUP, lalu bertambah 161 sehingga total sudah 180 IUP yang resmi kami cabut. Pencabutan izin ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak tebang pilih. Tujuan kami untuk membenahi perizinan yang tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pencabutan IUP ini akan terus kami lakukan secara bertahap,” ujar Imam.

Sejumlah 180 IUP yang dicabut tersebut dimiliki oleh 165 pelaku usaha, baik badan usaha maupun orang perseorangan, yang terdiri dari 68 pelaku usaha pemegang IUP batu bara dan 97 pelaku usaha pemegang IUP mineral. Pencabutan IUP batu bara paling banyak dilakukan di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 34 IUP (50%) yang dimiliki oleh 34 pelaku usaha, sedangkan pencabutan IUP mineral mayoritas berlokasi di Kepulauan Riau sejumlah 17 IUP (15,18%) yang dimiliki oleh 8 pelaku usaha.

Lebih lanjut, Imam menjelaskan salah satu tugas dari satgas tersebut adalah melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, pemerintah akan mengalihkan izin yang dicabut kepada pengusaha yang memiliki kapabilitas dan integritas, serta kecukupan modal untuk mengelola IUP tersebut, termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/kelompok masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan koperasi di daerah.

“Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri, tujuan pengalihan izin ini adalah agar bagaimana izin tersebut dapat dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan pekerjaan, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Imam.

Sepanjang tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral dan batu bara, yang termasuk di dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, serta bahan galian C. Selain itu juga akan dilakukan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

Berdasarkan outlook Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance diproyeksi tumbuh hingga 15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kementerian PUPR Lelang Ulang Tender Tol Getaci Mulai April

Kementerian PUPR berencana melelang ulang proyek jalan tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) senilai Rp 56,2 triliun mulai April 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Tata Kelola dan Bisnis Berkelanjutan SIG Diakui ASEAN

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) atau SIG berkomitmen menerapkan praktik tata kelola perusahaan baik (good corporate governance/GCG)

EKONOMI | 8 Februari 2023

Satgas Pangan, Bulog, dan Bapanas Sidak Sembako

Bapanas, Bulog serta Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bahan pangan atau sembako.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kemenkeu Alokasikan DAU Rp 396 Triliun di APBN 2023

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 396 triliun dalam APBN 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Flip for Business Dukung Pembayaran Digital bagi UMKM

Flip for Business mendukung pembayaran digital bagi UMKM lewat program Go Online atau Go Digital.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE