Hadapi Krisis, Presiden Baru Sri Lanka Serukan Persatuan

Kolombo, Beritasatu.com- Presiden baru Sri lanka Ranil Wickremesinghe menyerukan persatuan menghadapi krisis ekonomi. Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu (20/772022), Wickremesinghe terpilih sebagai presiden baru Sri Lanka dalam pemilihan yang diadakan di parlemen.

Segera setelah memenangkan pemilihan, Wickremesinghe berpidato di depan parlemen, menyerukan semua legislator termasuk anggota parlemen oposisi untuk bersatu dan bekerja sama dengannya untuk memimpin Sri Lanka keluar dari krisis ekonomi saat ini.

"Kami berada pada titik kritis. Ada krisis ekonomi dan kaum muda menginginkan perubahan sistem. Rakyat ingin semua anggota parlemen bersatu. Saya juga ingin dilantik sebagai presiden di kompleks parlemen," kata Wickremesinghe.

Wickremesinghe mendapat 134 suara dari anggota parlemen dalam pemungutan suara rahasia yang berlangsung di parlemen. Dari 225 anggota parlemen, 223 memberikan suara dalam surat suara dan ada empat suara tidak sah.

Dua kandidat lainnya anggota parlemen Sri Lanka Podujana Peramuna Dullas Alahapperuma, dan Pemimpin Kekuatan Rakyat Nasional Anura Kumara Dissanayake masing-masing mendapat 82 suara dan tiga suara.

"Terlepas dari siapa yang menang, kita harus memastikan bahwa perubahan ekonomi dan politik yang diperlukan yang diinginkan rakyat terpenuhi. Mengatasi krisis harus menjadi tugas pertama dan utama anggota parlemen," kata Alahapperuma.

Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatan presiden pekan lalu menyusul protes besar-besaran di tengah krisis ekonomi yang parah di negara Asia Selatan itu.

Pada Rabu, Wickremesinghe teah meminta lawan politik untuk mengesampingkan perpecahan mereka dan bekerja sama untuk mengatasi kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan yang parah selama berbulan-bulan.

"Sekarang setelah pemilihan selesai, kita harus mengakhiri perpecahan ini," katanya.

Berbicara kepada media segera setelah pemilihan Wickremesinghe, Menteri Harin Fernando mengisyaratkan bahwa presiden akan mencoba membentuk pemerintahan nasional bersama dengan banyak partai lain.